Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS) mengambil langkah darurat dengan mengerahkan agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) ke bandara-bandara di AS, menyusul kekacauan operasional akibat shutdown pemerintah yang telah berlangsung sekitar 40 hari.
Kebijakan itu diumumkan Trump melalui platform media sosial Truth Social-nya, Minggu (22/3/2026) waktu setempat. Ia menyebut pengerahan ICE dilakukan untuk membantu petugas Administrasi Keamanan Transportasi AS (TSA) yang tetap bekerja meski tanpa gaji.
“Pada Senin (23/3/2026), ICE akan pergi ke bandara untuk membantu agen TSA kami yang luar biasa, yang tetap bekerja meskipun kaum kiri radikal Demokrat menghambat pendanaan yang sudah disepakati,” ujar Trump seperti dikutip kantor berita Anadolu.
Shutdown parsial pemerintah AS telah terjadi sejak Februari setelah Partai Republik dan Demokrat gagal mencapai kesepakatan anggaran. Dampaknya, ribuan pegawai federal, termasuk petugas TSA, tetap bekerja tanpa menerima bayaran karena status mereka sebagai pekerja esensial.
Kondisi ini memicu gangguan operasional di sejumlah bandara, terutama akibat keterbatasan tenaga dan tekanan kerja yang meningkat.
Sehari sebelumnya, Trump juga mengancam akan mengerahkan ICE jika Partai Demokrat tidak menyetujui penghentian shutdown. Dalam pernyataan terpisah, ia bahkan menyebut Partai Demokrat AS sebagai “musuh terbesar” negaranya setelah Iran.
“Sekarang dengan hancurnya Iran, musuh terbesar Amerika adalah kaum kiri radikal yang sangat tidak kompeten, Partai Demokrat!” tulisnya di Truth social.
Di sisi lain, Partai Demokrat menolak memberikan tambahan anggaran untuk ICE tanpa adanya reformasi menyeluruh. Penolakan ini dipicu berbagai operasi penindakan imigrasi yang dilakukan ICE di sejumlah kota, yang menuai kritik publik. Di antaranya tindakan penembakan yang dilakukan para agen ICE terhadap warganya sendiri hingga meninggal dunia.
Selama shutdown berlangsung, Senator dari Partai Demokrat mencoba mendorong pengesahan anggaran terbatas untuk lembaga lain di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri, termasuk TSA dan Federal Emergency Management Agency (FEMA). Namun, upaya tersebut ditolak oleh Partai Republik. (bil/iss)
