JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Ujang Bey mengingatkan pemerintah agar wacana kebijakan work from home (WFH) sehari dalam satu pekan bagi sektor swasta, tidak mengganggu kinerja perusahaan.
Ujang menyatakan, meskipun ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mendorong kebijakan WFH sebagai upaya efisiensi energi, penerapannya harus dirancang secara matang dan terukur.
"Untuk swasta saya kira pemerintah harus hati-hati menerapkan program WFH. Karena kan swasta ini memiliki target-target tertentu bagi perusahaan dan setiap karyawan dibebankan juga capaian kinerjanya. Jangan sampai penerapan WFH bagi swasta mengganggu stabilitas kinerja perusahaan," kata Ujang, kepada wartawan, Senin (23/3/2026).
Menurut dia, pemerintah perlu menetapkan secara jelas jumlah aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta yang akan terdampak, termasuk durasi pelaksanaan kebijakan tersebut.
Baca juga: WFH 1 Hari Sepekan Usai Lebaran: Sektor Mana Saja, Benarkah karena Krisis BBM?
“Target berapa jumlah ASN maupun swasta yang akan terkena WFH dan dalam rentang waktu berapa lama? Instansi dan kementerian mana saja yang terdampak (ASN) dan perusahaan swasta apa saja?" tanya dia.
Dari situ, menurut dia, pemerintah bisa menghitung berapa besar penghematan BBM yang dicapai.
Ia menilai, penerapan WFH di sektor swasta tidak bisa disamakan dengan ASN, mengingat perusahaan memiliki target dan beban kinerja yang harus dicapai oleh setiap karyawan.
Karena itu, Ujang menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar kebijakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap produktivitas perusahaan.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar kebijakan WFH tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.
Baca juga: Blak-blakan Prabowo soal BoP: Keluar jika Tak Sejalan hingga Tak Komitmen Bayar Iuran
Pemerintah diminta memetakan ASN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar tetap dapat memberikan layanan secara optimal.
“Petakan juga ASN yang bersentuhan langsung pelayanannya dengan masyarakat, jangan sampai kebijakan tersebut menuai keluhan-keluhan di masyarakat karena pelayanan tidak maksimal," ujar dia.
Ujang menilai, efektivitas kebijakan WFH sangat bergantung pada perencanaan yang matang serta implementasi yang sesuai dengan target.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam sepekan tidak akan berlaku untuk semua sektor.
Ia menegaskan bahwa hanya sektor tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh yang akan menerapkan kebijakan tersebut.
Baca juga: Prabowo Sebut Banyak Cara Penghematan: Jangan Ada Krisis Kita Hentikan MBG
“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” kata Prasetyo, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu (21/6/2026).
Dia mengatakan bahwa kebijakan terkait WFH satu hari dalam sepekan masih dirumuskan.
Menurut Prasetyo, rencana tersebut merupakan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna sebagai upaya mendorong efisiensi di lingkungan kerja, termasuk di sektor pemerintahan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
