Krisis Air, Deforestasi, dan Perang Merongrong Pangan

kompas.id
2 jam lalu
Cover Berita

Pada 2050, sekitar 10 miliar orang di dunia bakal bergantung pada pangan. Namun, krisis air, deforestasi, dan perang tengah merongrong ketahanan pangan. Jumlah penduduk dunia yang mengalami kerawanan pangan diperkirakan bertambah menjadi 363 juta orang.

Setiap 21 Maret, dunia memeringati Hari Hutan Internasional. Sehari setelahnya, 22 Maret, giliran Hari Air Internasional. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memeringati keduanya secara bersamaan pada 19 Maret di Roma, Italia.

“Hutan membutuhkan air, air membutuhkan hutan, dan kita bergantung pada keduanya. FAO merayakannya bersama-sama untuk menyoroti keterkaitan yang kuat antara kedua sumber daya alam yang menopang sistem pertanian kita,” kata Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu, melalui siaran pers.

Dalam perayaan itu, FAO memandang hutan dan air yang dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi jantung perekonomian dunia. Lebih dari setengah produk domestik bruto (PDB) global, yakni sekitar 44 triliun dolar AS, bergantung pada alam, termasuk hutan dan air.

Di tengah semakin banyaknya produk penting yang diperoleh dari hutan, penggunaan sumber daya hutan secara efisien dan berkelanjutan sangat penting.

Permintaan produk hutan, misalnya, tengah berada pada titik tertinggi sepanjang masa, dengan sekitar 4 miliar meter kubik kayu diproduksi per tahun. Volume kebutuhan kayu gelondongan dunia diproyeksikan meningkat hingga 1 miliar meter kubik pada 2050 seiring dengan pertumbuhan populasi dan upaya pengembangan ekonomi hijau bebas karbon.

Selain itu, produk hutan non-kayu seperti makanan, obat-obatan, resin, dan tanaman hias digunakan oleh hingga 5,8 miliar orang. Rerata nilainya lebih dari 9,4 miliar dolar AS per tahun dengan potensi ekspansi yang signifikan.

Baca JugaHutan Sumatera Lenyap

Di tengah semakin banyaknya produk penting yang diperoleh dari hutan, penggunaan sumber daya hutan secara efisien dan berkelanjutan sangat penting. Hal itu dapat dilakukan dengan menghentikan deforestasi, memulihkan lanskap yang terdegradasi, dan melindungi keanekaragaman hayati.

“Investasi berbasis konservasi, restorasi, dan penggunaan hutan yang berkelanjutan memberikan keuntungan yang substansial. Sebaliknya, hilangnya hutan menyebabkan erosi tanah, banjir, dampak iklim, dan penurunan produktivitas jangka panjang,” kata Dongyu.

Merujuk hasil analisis tahunan Global Forest Watch, pada 2024, kehilangan tutupan hutan tropis dunia melonjak ke level tertinggi dalam sejarah, yakni mencapai 6,7 juta hektar. Angka kehilangan itu hampir dua kali lipat dari tahun 2023 atau setara dengan kehilangan sekitar 18 lapangan sepak bola setiap menitnya.

Masih ingat dengan bencana di Sumatera pada akhir November 2025? Bencana itu tidak hanya dipicu frekuensi hujan yang tinggi, tetapi juga dampak dari deforestasi dan alih fungsi kawasan hutan selama tiga dekade terakhir. Banyak kalangan menyebut bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bancana hidrometeorologis sekaligus ekologis.

Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas mengungkap, selama 1990-2024, hilangnya hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar rata-rata 36.305 hektar per tahun. Secara agregat, kehilangan hutan dalam 34 tahun seluas 1,2 juta hektar setara dengan dua kali luas Pulau Bali.

Baca JugaMemulihkan Pertanian Sumatera, Melepas Hutan Papua

Data dari laman pemetaan MapBiomas Indonesia menunjukkan, pada 1990 masih ada 9,49 juta hektar hutan. Tahun 2024 berkurang menjadi 8,26 juta hektar. Penyusutan area hutan tertinggi terjadi di Sumut, yakni 500.404 hektar, disusul Aceh 379.309 hektar dan Sumbar 354.651 hektar (Kompas, 12/1/2026).

Bencana tersebut juga menyebabkan 107.327 hektar lahan pertanian rusak ringan, sedang, dan berat. Dari luasan itu, sekitar 44.600 hektar tanaman padi dan jagung mengalami puso atau gagal dipanen.

Krisis air

FAO juga mengungkap krisis air dunia. Saat ini, sebanyak 2,1 miliar orang di dunia masih hidup tanpa akses air bersih. Selain itu, sekitar 1,2 miliar orang yang tinggal di daerah pertanian mengalami kekurangan air. Miliaran orang itu terutama berada di wilayah seperti Asia Selatan, Timur Tengah, dan sebagian Afrika.

Menurut FAO, pertanian merupakan sektor pengguna air tawar terbesar dunia, yakni sekitar 72 persen dari total pemanfaatan air tawar dunia. Kendala air itu telah membatasi potensi produksi dan meningkatkan persaingan antar sektor, merusak mata pencaharian pedesaan, dan memperdalam kerentanan pangan.

Sebanyak 2,1 miliar orang di dunia masih hidup tanpa akses air bersih. Selain itu, sekitar 1,2 miliar orang yang tinggal di daerah pertanian mengalami kekurangan air.

Bahkan, Bank Dunia menyebutkan, untuk menjaga ketersediaan air di sektor pertanian dibutuhkan investasi mahal. Untuk memperluas jaringan irigasi pertanian dunia hingga 2050, dana tambahan yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 24-70 miliar dolar AS per tahun. Padahal, negara-negara di dunia telah menghabiskan 490 miliar dolar AS per tahun untuk mengembangkan sektor tersebut.

“Mobilisasi modal swasta yang digabungkan dengan dana negara dapat menopang investasi pembangunan infrastruktur pertanian. Langkah itu juga memerlukan kerangka kerja untuk menavigasi kesesuaian produksi dan kebutuhan pangan dengan ketersediaan air dan perubahan iklim,” sebut Bank Dunia dalam Global Water Monitoring Report yang dirilis pada 19 Maret 2026 di Washington DC, AS.

Pada tahun ini, krisis air tersebut bakal semakin nyata. Sejumlah lembaga iklim dunia meramal El Nino bakal terjadi pada Juli 2026 hingga Juli 2027 (Kompas, 4/3/2026). Fenomena kenaikan suhu permukaan laut itu bisa menyebabkan kemarau panjang yang berpotensi mereduksi produksi pangan.

Tim Ekonom Bank Mandiri pernah menyajikan riset tentang dampak El Nino ekstrem pada 2023-2024 terhadap penurunan produksi sejumlah komoditas pangan. Setiap kenaikan suhu sebesar 1 derajat celsius, diperkirakan akan menurunkan produksi beras sebesar 3,2 persen, jagung 7,4 persen, dan gandum 5 persen (Kompas, 27/9/2023).

Baca JugaPangan dalam Cengkeraman Perang dan Cuaca Ekstrem
Perang dan kerawanan pangan

Tak hanya deforestasi dan krisis air yang tengah mengancam ketahanan pangan dunia. Perang yang dalam tiga tahun terakhir ini kerap terjadi juga turut memicu kerawanan pangan. Hal itu menjadi perhatian serius Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (WFP).

Dalam analisis terbarunya, WFP mengingatkan dampak perang Iran dengan AS-Israel. WFP memperkirakan bakal ada tambahan sekitar 45 juta orang yang mengalami kerawanan pangan akut jika konflik di Timur Tengah itu tidak berakhir pada pertengahan 2026 dan harga minyak mentah di atas 100 dolar AS per barel.

Jumlah tersebut bakal menambah jumlah 318 juta orang di seluruh dunia yang sudah mengalami kerawanan pangan. Konflik di kawasan pemasok utama energi dunia itu berpotensi memicu kenaikan harga komoditas pangan dan pupuk dunia, bahkan krisis biaya hidup.

Kondisi itu bisa serupa dengan dampak perang Rusia-Ukraina pada 2022. Kala itu, perang tersebut telah menyebabkan harga pangan melonjak dengan cepat tetapi lambat turun. Hal itu menyebabkan krisis biaya hidup dan sebanyak 349 juta orang di dunia mengalami kelaparan akut.

“Banyak keluarga rentan yang sudah berjuang melawan kelaparan, tiba-tiba tidak mampu lagi membeli bahan makanan pokok untuk jangka waktu yang lama. Jika konflik di Timur Tengah terus berlanjut, konsidi serupa akan terjadi,” kata Wakil Direktur Eksekutif dan Kepala Operasional WFP, Carl Skau, melalui siaran pers, di Roma, pada 17 Maret 2026.

Baca JugaDi Balik Ungkapan ”Ekonomi Tanpa Jiwa” Paus Leo XIV

Dalam laporan itu, WFP menyebutkan, negara-negara di Afrika sub-Sahara dan Asia adalah yang paling rentan karena mereka sangat bergantung pada impor makanan dan bahan bakar. WFP memperkirakan, jumlah orang yang berpotensi mengalami kerawanan pangan akut meningkat 24 persen menjadi 9,1 juta orang.

Di Afrika Timur dan Selatan, jumlah orang yang mengalami kerawanan akut diperkirakan meningkat 17,7 persen menjadi 17,7 juta orang. Hal serupa juga terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, jumlahnya diperkirakan melonjak 14 persen menjadi 5,2 juta orang.

Di Afrika Barat dan Tengah, jumlah orang yang mengalami kerawanan akut diperkirakan meningkat 21 persen menjadi 10,4 juta orang. Sementara di Amerika Latin dan Karibia jumlahnya diramal bertambah menjadi 2,2 juta orang atau sekitar 16 persen.

Menghadapi sejumlah tantangan pemicu kerawanan pangan itu, Pemerintah Indonesia optimistis mampu mengatasinya. Ini lantaran pemerintah telah menggulirkan sejumlah program di sektor pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Minggu (22/3/2026) mengatakan, saat ini, dunia memang sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Oleh karena itu, setiap negara harus memperkuat ketahanan pangan dan tidak bergantung pada negara lain.

“Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan, sehingga siap untuk menghadapi ancaman krisis pangan tersebut. Kita tidak boleh takut terhadap krisis pangan global. Justru ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri pangan dan menjadi lumbung pangan dunia,” ujarnya melalui siaran pers.

Baca JugaAlarm Swasembada Beras 2026

Menurut Amran, pembangunan pertanian yang digulirkan pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang kuat, modern, dan berkelanjutan. Salah satu hasilnya, Indonesia mampu mencapai target swasembada beras pada 2025.

Pada tahun itu, produksi beras nasional mencapai sekitar 34,7 juta ton atau naik sekitar 13 persen secara tahunan. Bahkan, saat ini, cadangan beras pemerintah mencapai lebih dari 4 juta ton, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan hingga bulan-bulan berikutnya.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa fondasi ketahanan pangan nasional semakin kuat di tengah ketidakpastian global. Stok kita kuat, produksi naik, cadangan pangan aman,” katanya.

Guna memperkuat produksi beras jangka panjang, Amran melanjutkan, pemerintah menggulirkan program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa. Pemerintah juga merevitalisasi ratusan ribu hektar lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern sebagai tahap awal pengembangan kawasan pangan baru di Indonesia.

Program ini diproyeksikan menjadi sumber produksi beras baru di masa depan. Adapun untuk mengantisipasi kemarau panjang pada 2026, Kementerian Pertanian akan menambah pompanisasi bagi 1 juta hektar sawah sehingga totalnya menjadi 2,2 juta hektar.

Kementan juga mendorong penerapan teknologi panen air sebagai solusi pengelolaan air hujan di lahan pertanian. Teknologi ini dirancang untuk menampung kelebihan air saat musim hujan agar tidak terbuang, sekaligus dimanfaatkan kembali sebagai sumber air pada musim kemarau.

Beberapa teknologi panen air yang telah banyak diterapkan di lapangan antara lain embung, dam parit, dan long storage atau kanal air.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Bupati Jember Susun Skema WFH bagi ASN
• 8 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Iran Ancam Tutup Total Selat Hormuz Jika AS Serang Pembangkit Listrik
• 6 jam laludetik.com
thumb
Aksi Heroik Kapolsek Ciawi: Terobos Macet Parah di Jalur Puncak Demi Selamatkan Ibu Hamil Melahirkan Prematur
• 13 jam lalutvonenews.com
thumb
Uriarte dan Hakim Danish Belum Mampu Tandingi Kecepatan Veda Ega di Dua Seri Awal Moto3
• 3 jam laluharianfajar
thumb
Prabowo Janji Reformasi Besar-besaran TNI dan Polri
• 8 jam lalukatadata.co.id
Berhasil disimpan.