Belakangan ini, saya sering merenung tentang paradoks penghargaan sosial terhadap profesi di Indonesia. Mengapa profesi seperti pengacara dan dokter memiliki prestise yang begitu mentereng dan kompensasi yang fantastis, sementara guru seolah terus terjebak dalam labirin kesejahteraan yang tak kunjung usai?
Jawaban yang kemudian terlintas di kepala adalah soal "hasil kerja". Masyarakat kita sangat memuja hasil yang tangible atau kasatmata.
Coba kita menengok dunia hukum. Di ruang sidang, pertaruhannya hitam-putih: menang atau kalah, bebas atau penjara. Meskipun kita semua tahu betapa karut-marutnya sistem peradilan kita, standar keberhasilannya tetap jelas. Jika seorang pengacara tidak kompeten, kegagalannya akan terbukti melalui ketokan palu putusan hakim yang tidak memenangkan klien yang ia wakili.
Begitu pula dengan dokter. Jika seorang dokter tidak terampil, konsekuensinya jelas: malapraktik medis yang berujung viralitas, tuntutan hukum, atau kematian pasien. Ada sense of urgency yang membuat orang rela membayar mahal demi keselamatan nyawa.
Namun, bagaimana dengan guru? Di sinilah letak poin yang mungkin banyak orang tidak sadari. Guru bekerja di ranah yang hasilnya bersifat intangible (abstrak) dan tertunda (delayed gratification).
Tidak ada "kematian" seketika di ruang kelas saat seorang guru gagal menanamkan logika berpikir yang benar. Malapraktik seorang guru tidak akan menjadi berita utama di televisi dalam semalam. Dampaknya baru akan terlihat 10 atau 20 tahun mendatang, ketika kita melihat sebuah generasi yang gagap bernalar, minim empati, dan mudah terprovokasi. Kegagalan pendidikan ibarat "pembusukan" yang merayap perlahan. Karena kegagalan ini tidak tampak sebagai krisis yang meledak saat ini juga, pemerintah dan masyarakat cenderung memperlakukan profesi guru tanpa rasa urgensi.
Lebih jauh lagi, pendidikan merupakan bidang yang sangat resisten terhadap standardisasi universal. Dalam dunia medis, anatomi manusia di mana-mana relatif sama; sebuah obat akan bekerja serupa pada pasien di Jakarta maupun di pelosok. Namun, dalam pendidikan, variabelnya adalah 30 isi kepala manusia yang berbeda di tiap kelas. Metode yang sukses di sekolah perkotaan belum tentu bisa diduplikasi di sekolah perdesaan.
Sayangnya, pembuat kebijakan kita sering terjebak pada "ilusi objektivitas". Karena mereka tidak bisa mengukur sentuhan personal dan transformasi karakter yang dilakukan guru di kelas, mereka akhirnya mengukur apa yang bisa dihitung saja: administrasi. Kesejahteraan guru akhirnya digantungkan pada tumpukan berkas sertifikasi dan perubahan kurikulum yang sering kali hanya tampak di permukaan, tanpa menyentuh esensi sebenarnya.
Kita perlu menyadari bahwa membentuk nalar manusia jauh lebih kompleks dibanding sekadar memenangkan sebuah kasus di pengadilan atau menyembuhkan pasien sakit. Jika kita terus-menerus mengabaikan dampak tak kasat mata ini, kita sebenarnya sedang menabung bencana untuk masa depan. Kesejahteraan guru bukan sekadar soal angka di slip gaji, melainkan juga soal pengakuan bahwa tanpa tangan dingin para pendidik, profesi-profesi mentereng lainnya mungkin hanya akan seperti istana yang dibangun di atas pasir. ●
