JAKARTA, KOMPAS - Pendatang baru selepas Lebaran ke Jakarta turun dalam kurun empat tahun terakhir. Tingginya biaya hidup jadi salah satu faktor pemicunya.
Pemerintah Provinsi Jakarta mencatat turunnya pendatang baru usai Lebaran itu terjadi dalam kurun 2022 sampai 2025. Penurunan terjadi berturut-turut dari 27.000 orang ke 16.000 orang.
Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim ketika dihubungi, Senin (23/3/2026) mengatakan, tingginya pendatang baru ke Jakarta setelah Lebaran bukan lagi fenomena dominan. Tahun 2026 ini diperkirakan jumlahnya turun 10-20 persen.
"Berdasarkan tren penurunan yang konsisten, pendatang akan melanjutkan pola rendah. Jumlahnya sekitar 10.000 sampai 12.000 jiwa," kata Chico.
Penyebab turunnya pendatang, menurut Chico, antara lain hampir meratanya pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Kemudian, kondisi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi saat ini.
"Tentu berpengaruh terhadap tingginya biaya hidup di Jakarta. Ini menjadi faktor dominan tren penurunan pendatang," ujar Chico.
Tim Jurnalisme Data Harian Kompas mencatat mahalnya biaya hidup ini setelah menghimpun dan membandingkan data sejumlah kota besar dunia. Data utama diambil dari Numbeo, platform basis data harga konsumen berbasis urun daya dan juga data rata-rata penghasilan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024 (Kompas, 29 Mei 2025).
Data menunjukan bahwa rata-rata pekerja Jakarta berpenghasilan Rp 5,25 juta per bulan (BPS), sedangkan rata-rata biaya sewa rumah susun satu kamar mencapai Rp 3,98 juta (Numbeo). Artinya, sekitar 76 persen gaji bulanan habis untuk sewa, jauh di atas batas ideal 30 persen.
Jika memakai rata-rata gaji versi Numbeo (Rp 8,6 juta), rasio ini masih tinggi, yakni 46 persen. Sebagai perbandingan, di Tokyo, biaya sewa memang lebih mahal, yakni sekitar Rp 10,1 juta per bulan.
Namun, gaji rata-rata di Tokyo mencapai Rp 40,3 juta sehingga beban sewa hanya sekitar 25 persen dari penghasilan, jauh lebih ringan dibandingkan dengan Jakarta.
Kendati pendatang diperkirakan turun, Pemprov Jakarta tetap menyiapkan antisipasi. Sebagai kota yang bersifat terbuka, operasi yustisi secara paksa tidak akan dilakukan.
Imbauan akan dikedepankan agar pendatang melapor ke layanan kependudukan dan pencatatan sipil terdekat untuk akurasi data. Selain imbauan, pendataan jemput bola berkolaborasi dengan pengurus warga (RT/RW) setempat dilakukan selama dua bulan.
"Pemprov juga melanjutkan program penataan administrasi kependudukan untuk memastikan Nomor Induk Kependudukan hanya untuk warga yang secara de facto berdomisili di Jakarta," ucap Chico.
Pemprov Jakarta sebelumnya mengingatkan pemudik agar tidak memberikan janji manis kepada sanak saudara di kampung halaman. Jakarta memang terbuka bagi pendatang baru, tetapi perlu keterampilan untuk bisa bersaing.
Kehidupan di metropolitan tak seindah dalam layar kaca. Setiap orang harus bekerja keras untuk bertahan sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Inilah yang dilakukan Widianto (35) ketika mudik ke Jawa Tengah. Secara terbuka kepada sepupu-sepupunya, ia menyampaikan bahwa sedang sulit mencari pekerjaan di Jakarta.
Biaya hidup juga mahal. Ia dan keluarga tinggal di permukiman padat penduduk di Jakarta Pusat. Ongkos kontrakannya Rp 15 juta per tahun.
Harga sewa itu tergolong murah. Sebab, rerata sudah sampai Rp 20 juta per tahun.
"Untungnya keluarga pada ngerti. Nggak bisa lagi hanya modal nekat," kata Widi, sapaannya.
Ia bekerja kantoran dengan gaji Rp 8 juta. Jika ditambah lembur dan lain-lain, bisa sampai Rp 8,5 juta.
Sementara istrinya bergaji mepet upah minimum (UMP) Jakarta. UMP 2026 sebesar Rp 5,72 juta.
Selain untuk hidup berdua, Widi dan istri juga masih membantu orangtua di kampung halaman dan sepupu yang bersekolah.
"Sekarang realistis saja. Kalau ada peluang ambil, kalau enggak jangan. Kecuali mau kerja serabutan sambil lamar sana-sini," kata Widi.
