Pemerintah tengah mengkaji penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam satu minggu kerja sebagai bagian dari langkah efisiensi energi dan penguatan ketahanan fiskal di tengah dinamika ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan tersebut sedang disiapkan secara teknis agar dapat diterapkan secara luas, tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.
Menurut Airlangga, langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah menghadapi tekanan global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas. Pemerintah juga berkomitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah batas 3 persen.
“Dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Karena itu akan dibuka fleksibilitas untuk work from home satu hari dalam lima hari kerja. Teknisnya sedang disiapkan, dan diharapkan dapat diterapkan tidak hanya bagi ASN tetapi juga sektor swasta dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Rencana penerapan kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Meski demikian, waktu pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut setelah kajian teknis selesai.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut hari Jumat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk pelaksanaan WFH. Dengan skema tersebut, pekerja berpotensi memiliki waktu tiga hari berada di rumah, yakni Jumat hingga Minggu.
Menurut Purbaya, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas harian masyarakat, sehingga penggunaan kendaraan pribadi dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dapat ditekan.
Selain memberikan fleksibilitas bagi pekerja, pemerintah juga melihat potensi dampak positif lain, seperti peningkatan aktivitas pariwisata domestik karena masyarakat memiliki waktu luang yang lebih panjang.
Namun demikian, pemerintah menegaskan tidak semua sektor pekerjaan dapat menerapkan skema kerja jarak jauh. Sejumlah pekerjaan yang memerlukan kehadiran fisik tetap harus dilakukan secara luring agar produktivitas tidak terganggu.
Baca Juga: TNI Tekan Konsumsi BBM, Hari Kerja Dipangkas Jadi 4 Hari
Jika kebijakan ini berjalan efektif, pemerintah memperkirakan penghematan energi dapat mencapai sekitar 20 persen.
Kebijakan WFH tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengantisipasi potensi gangguan pasokan minyak dunia akibat meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.
Selain menyiapkan kebijakan efisiensi energi, pemerintah juga merancang langkah lain untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM dan komoditas. Salah satunya dengan meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya di sektor pertambangan.
