Wamena (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Pegunungan (Papeg) mengharapkan Dinkes kabupaten di daerah setempat untuk dapat memperkuat data-data terkait program nasional atau pusat.
Plt Kepala Dinkes Papeg Titu Kogoya dalam keterangan tertulis di Wamena, Selasa mengatakan data atau laporan setiap kegiatan nasional seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya secara rutin dilakukan Dinkes delapan kabupaten.
“Program nasional ini sebenarnya telah dilakukan teman-teman delapan kabupaten, tetapi karena laporannya ke pusat melalui sistem aplikasi yang kurang, sehingga dianggap teman-teman daerah tidak bekerja,” katanya.
Menurut dia, pelaporan kesehatan saat ini menggunakan aplikasi satu data yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI untuk setiap daerah di tanah air melaporkan kegiatannya yang dilakukan secara berkala.
Baca juga: Pekerja di Gambir nilai CKG bantu jaga kesehatan saat musim mudik
“Kegiatan kesehatan di daerah wajib dilaporkan ke Kemenkes melalui sebuah aplikasi satu data. Terkadang teman-teman terlambat melaporkannya, oleh sebab itu, kami selalu ingatkan untuk laporan atau data ini harus diperkuat dengan rutin melaporkan ke pusat,” ujarnya.
Dia menjelaskan, laporan program kesehatan itu juga berpengaruh terhadap capaian pelayanan kesehatan di setiap provinsi di Indonesia, khususnya Papua Pegunungan.
“Kalau laporan tidak diberikan setiap rapat koordinasi dengan pusat melalui Zoom nanti kami akan disorot tentang efektivitas koordinasi dengan Dinkes delapan kabupaten. Padahal kami selalu ingatkan teman-teman Dinkes delapan kabupaten untuk membuat laporan program kerjanya baik dalam sehari, seminggu maupun sebulan,” katanya.
Dia menambahkan, program nasional yang harus dijalankan di setiap daerah seperti CKG dan MBG merupakan kebijakan khusus Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dapat dijalankan dalam memenuhi standar pelayanan minimum di daerah.
“Kami sebatas pengawasan tentang kebijakan-kebijakan nasional yang turun ke daerah. Karena kalau Dinkes delapan kabupaten rutin membuat kegiatan dan dibuktikan dengan laporan maka usulan apapun ke Kemenkes segera dibantu, dan itu berlaku sebaliknya,” ujarnya.
Baca juga: Masuk musim kemarau, pemudik diimbau jaga asupan cairan tubuh
Plt Kepala Dinkes Papeg Titu Kogoya dalam keterangan tertulis di Wamena, Selasa mengatakan data atau laporan setiap kegiatan nasional seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya secara rutin dilakukan Dinkes delapan kabupaten.
“Program nasional ini sebenarnya telah dilakukan teman-teman delapan kabupaten, tetapi karena laporannya ke pusat melalui sistem aplikasi yang kurang, sehingga dianggap teman-teman daerah tidak bekerja,” katanya.
Menurut dia, pelaporan kesehatan saat ini menggunakan aplikasi satu data yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI untuk setiap daerah di tanah air melaporkan kegiatannya yang dilakukan secara berkala.
Baca juga: Pekerja di Gambir nilai CKG bantu jaga kesehatan saat musim mudik
“Kegiatan kesehatan di daerah wajib dilaporkan ke Kemenkes melalui sebuah aplikasi satu data. Terkadang teman-teman terlambat melaporkannya, oleh sebab itu, kami selalu ingatkan untuk laporan atau data ini harus diperkuat dengan rutin melaporkan ke pusat,” ujarnya.
Dia menjelaskan, laporan program kesehatan itu juga berpengaruh terhadap capaian pelayanan kesehatan di setiap provinsi di Indonesia, khususnya Papua Pegunungan.
“Kalau laporan tidak diberikan setiap rapat koordinasi dengan pusat melalui Zoom nanti kami akan disorot tentang efektivitas koordinasi dengan Dinkes delapan kabupaten. Padahal kami selalu ingatkan teman-teman Dinkes delapan kabupaten untuk membuat laporan program kerjanya baik dalam sehari, seminggu maupun sebulan,” katanya.
Dia menambahkan, program nasional yang harus dijalankan di setiap daerah seperti CKG dan MBG merupakan kebijakan khusus Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dapat dijalankan dalam memenuhi standar pelayanan minimum di daerah.
“Kami sebatas pengawasan tentang kebijakan-kebijakan nasional yang turun ke daerah. Karena kalau Dinkes delapan kabupaten rutin membuat kegiatan dan dibuktikan dengan laporan maka usulan apapun ke Kemenkes segera dibantu, dan itu berlaku sebaliknya,” ujarnya.
Baca juga: Masuk musim kemarau, pemudik diimbau jaga asupan cairan tubuh
