JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Aria Bima menegaskan, kebijakan work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta tidak boleh menjadi solusi tunggal untuk penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan ini dinilai perlu kajian mendalam agar tidak mengganggu pelayanan publik.
"Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak," ujar Aria kepada Kompas.com, Selasa (24/3/2026).
Baca juga: Tegaskan Indonesia Nonblok, Prabowo: Kita Tidak Boleh Terlibat Perang
Bagi ASN, menurut Aria, ide WFH ini pada prinsipnya bukan sesuatu yang asing karena kerangka fleksibilitas kerja sudah diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 4 Tahun 2025.
Namun, ia menekankan bahwa tujuan utamanya harus tetap pada peningkatan kinerja organisasi tanpa menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
WFH Harus Selektif dan TerukurAria berpandangan bahwa ide pemerintah ini bagus selama penerapannya dilakukan secara selektif dan tidak dipukul rata.
Menurutnya, bagi ASN yang pekerjaannya bersifat administratif, berbasis dokumen digital, atau back office, kebijakan WFH satu hari per minggu masih cukup rasional untuk diterapkan.
Akan tetapi, pendekatan berbeda harus diambil untuk ASN yang bekerja di bidang pelayanan tatap muka, lapangan, atau sektor esensial.
Ia mengingatkan kementerian terkait agar memastikan layanan publik tetap berjalan optimal dan menegaskan bahwa aturan ini bukan merupakan tambahan hari libur.
"Penerapan FWA (Flexible Working Arrangement) atau WFH harus disesuaikan dengan karakteristik layanan tiap instansi, karena banyak layanan yang tetap harus hadir fisik," jelas Aria.
Terkait sektor swasta, Aria meminta pemerintah untuk lebih berhati-hati dan tidak gegabah.
Jika kebijakan ini menyasar swasta, ia menyarankan formatnya lebih tepat berupa imbauan atau insentif sektoral, bukan kewajiban seragam bagi semua jenis perusahaan.
Ia mencontohkan industri manufaktur, logistik, ritel, hingga kesehatan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor digital.
Menurutnya, memaksa semua sektor swasta menerapkan WFH justru bisa berdampak negatif jika tidak didasari pada parameter evaluasi yang jelas.
"Kalau pemerintah ingin kebijakan ini kuat, maka yang dibutuhkan sekarang bukan hanya pengumuman, tetapi kajian dampak yang terbuka dan parameter evaluasi yang jelas," imbuhnya.
Arahan Presiden Soal EfisiensiSementara itu, pemerintah memastikan rencana penerapan skema WFH satu hari dalam sepekan tidak akan berlaku untuk semua bidang kerja.
Baca juga: Momen Didit Prabowo Rayakan Ulang Tahun Bareng Megawati dan Puan
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan ini merupakan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna guna mendorong efisiensi.
“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” kata Prasetyo di Istana Merdeka.
Saat ini, pemerintah masih merumuskan detail kebijakan tersebut untuk difinalisasi. Prasetyo menegaskan bahwa langkah ini diambil agar seluruh elemen bangsa mulai menyadari pentingnya melakukan efisiensi dalam bekerja di tengah dinamika global.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
