Oleh: Kamrussamad
Ketua Umum HIPKA (Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam)
Rakyat disuguhkan tradisi positif dalam praktik bernegara, yaitu terjadinya dialog antara para negarawan dengan kelompok masyarakat sipil (civil society). Dialog merupakan fondasi penting dalam kepemimpinan yang inklusif yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan bangsa.
Terdapat dua tokoh nasional yang tercatat rajin menggelar dialog dengan kelompok masyarakat sipil, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla atau yang biasa disapa JK. Keduanya juga lebih sering menjadikan rumah pribadi sebagai tempat dialog, sehingga menambah keintiman dialogis tanpa sekat protokoler.
Selain itu, Presiden Prabowo juga beberapa kali menggelar dialog di Istana Negara, yang memunculkan makna simbolis bahwasannya pintu kekuasaan sangat terbuka bagi rakyat. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya di pusat legitimasi kekuasaan.
Dialog antara Presiden Prabowo Subianto dan JK dengan kelompok civil society memiliki beberapa titik temu yang menarik, terutama dalam mencari solusi kebangsaan. Keduanya memandang bahwa kelompok civil society merupakan mitra strategis untuk menjaga harmoni nasional.
Dalam beberapa dialog yang sudah terlaksana, Presiden Prabowo bersedia mendengar segala macam kritik dan masukan, yang kemudian menjawabnya dengan memaparkan kemajuan program-program pemerintahan, serta solusi dalam mengatasi dinamika yang terjadi.
Sementara itu, JK sebagai sosok negarawan yang senior bersedia mendengarkan suara-suara kritis yang berkembang di masyarakat, serta berbagi pengalaman dalam mengatasi permasalahan kebangsaan. Langkah JK bisa dipandang sebagai penguatan checks and balances dalam kehidupan kebangsaan.
Dialog antara negarawan dengan kelompok civil society dapat menjadi jembatan yang menguntungkan rakyat. Selain tidak ada lagi sekat-sekat yang menghambat aspirasi rakyat, dialog juga menegaskan bahwasannya pembangunan bangsa tidak hanya menjadi dominasi para elit, namun juga bersifat inklusif.
Dialog Saling Melengkapi
Terdapat korelasi yang kuat antara dialog Presiden Prabowo dan JK dengan civil society. Meskipun berbeda perspektif, keduanya bagaikan satu rangkaian pertanyaan dan jawaban yang saling melengkapi. Hal itu antara lain terlihat dalam beberapa dialog yang terjadi.
Pertama, terkait wacana bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP), yang mengemuka dalam dialog antara JK dengan sejumlah mantan duta besar yang tergabung dalam Indonesian Council on World Affairs (ICWA) di rumah JK, Jl Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/3/2026).
Mengenai hal tersebut, sejatinya Presiden Prabowo sudah menjelaskan kepada para ulama, pimpinan ormas Islam dan pimpinan pondok pesantren pada Kamis (5/3/2026) di Istana Merdeka, Jakarta. Bahwasannya bergabungnya Indonesia dalam BoP merupakan strategi untuk menciptakan perdamaian dan pengakuan kemerdekaan Palestina dari dalam forum BoP (strategy from within).
Isu BoP kembali dipertegas dalam dialog Presiden Prabowo dengan para jurnalis dan pakar di Hambalang, Bogor, pada Selasa (17/3/2026). Bahwasannya pemerintah Indonesia tidak pernah berkomitmen membayar iuran sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia hanya siap akan berkontribusi dalam pengiriman 8.000 pasukan perdamaian.
Pernyataan tersebut untuk menjawab simpang siur di kalangan publik bahwa Indonesia sudah berkomitmen membayar iuran senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp17 triliun ketika memutuskan bergabung dengan BoP di Washington DC pada 19 Februari 2026 lalu.
Namun demikian, Presiden Prabowo mengaku tidak menutup kemungkinan bersedia untuk berkontribusi membangun kembali Gaza, dengan catatan bila sudah tercapai gencatan senjata permanen di Gaza. Kontribusi tersebut bisa dilakukan melalui Baznas, apalagi sebelumnya Indonesia telah membangun rumah sakit di Gaza.
Kedua, terkait komunikasi jajaran Kabinet Merah Putih. Pada Sabtu (14/3/2026), JK menerima audiensi para pakar komunikasi yang menyoroti buruknya koordinasi dan komunikasi di dalam Kabinet Merah Putih yang dapat menyebabkan resistensi publik terhadap program-program pemerintah.
Menindaklanjuti aspirasi yang berkembang, Presiden Prabowo telah dua kali meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk memperbaiki komunikasi publik, yaitu dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (21/3/2026) dan dalam rapat terbatas pada Senin (24/3/2024).
Presiden meminta para menteri dan wakil menteri untuk menyebarkan narasi positif mengenai hasil kerja di bidang masing-masing. Selain itu, komunikasi dengan media massa juga perlu lebih terbuka.
Ketiga, terkait strategi ekonomi nasional menghadapi tantangan geopolitik global, yang mengemukan dalam dialog JK dengan sejumlah ekonom pada Minggu (8/3/2026). JK menegaskan pemerintah perlu memilih program yang bersifat produktif dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.
Menyikapi dinamika global akibat perang AS dan Israel versus Iran yang mendorong meningkatnya harga minyak dunia, Presiden Prabowo telah merencanakan sejumlah langkah strategis, seperti menghemat penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui pemberlakan work from home (WFH) satu kali dalam seminggu, serta melakukan efisiensi terhadap belanja-belanja yang kurang produktif.
Dalam dialog dengan jurnalis dan pakar di Hambalang pada Selasa (17/3/2026), Presiden Prabowo menegaskan angka kebocoran anggaran masih cukup tinggi mencapai 30 persen dari total anggaran. Kebocoran anggaran juga digambarkan oleh ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Karena itu, pemerintah memiliki ruang yang besar untuk melakukan penghematan anggaran negara.
Dalam forum yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan realokasi anggaran kurang lebih mendekati Rp800 triliun. Selain itu, pemerintah juga merencakan efisiensi anggaran sebesar Rp81 triliun.
Mengapresiasi Dialog
Dialog kebangsaan yang sering digelar oleh Presiden Prabowo dan JK merupakan terobosan strategis untuk menyikapi dinamika yang bergerak sangat cepat. Pemerintah dihadapkan pada situasi untuk mengambil keputusan secara cepat. Selain itu, juga perlu mengomunikasikan kebijakan-kebiajakn nasional secara terbuka kepada rakyat.
Para tokoh civil society telah efektif menjadi corong untuk menyampaikan aspirasi rakyat secara langsung kepada presiden atau para elit nasional. Peran tersebut menuntut para tokoh civil society agar bisa memahami aspirasi yang berkembang secara bijak dan obyektif.
Sikap keterbukaan yang ditunjukkan Presiden Prabowo dalam menerima dialog dengan kalangan civil society juga perlu diapresiasi. Hal tersebut menunjukkan keinginan presiden untuk mengajak semua pihak untuk berkontribusi secara nyata dalam pembangunan bangsa.
Selain itu, kesediaan JK untuk menampung aspirasi para tokoh civil society juga patut diapresiasi. JK merupakan sosok negarawan sejati yang tetap memilih mengabdi untuk kemajuan bangsa dan negara.
Dialog yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo dan JK patut dirawat sebagai tradisi demokrasi yang humanis, inklusif, dan modern, dalam rangka untuk mengatasi permasalahan kebangsaan serta mencari solusi-solusi terbaik untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. (*)
