Rencana pemerintah untuk memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) reguler pasca-Lebaran 2026 guna menekan konsumsi BBM mendapat catatan.
IDXChannel – Rencana pemerintah untuk memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) reguler pasca-Lebaran 2026 guna menekan konsumsi BBM mendapat catatan kritis dari kalangan akademisi.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai kebijakan tersebut tidak akan efektif menjadi solusi tunggal penghematan energi nasional tanpa adanya reformasi struktural pada sistem mobilitas masyarakat.
Achmad menekankan bahwa pengurangan satu hari perjalanan ke kantor memang terlihat praktis secara statistik, namun masalah pemborosan energi di Indonesia jauh lebih kompleks daripada sekadar perjalanan komuter.
"WFH satu hari per pekan bisa membantu, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai kebijakan penghematan energi nasional. Ia hanya menyentuh satu bagian kecil dari masalah, yaitu perjalanan komuter pekerja kantoran. Sementara itu, pemborosan energi di Indonesia jauh lebih besar dan lebih struktural," tulis Achmad dalam analisisnya, dikutip Selasa (24/3/2026).
Menurut Achmad, ada risiko besar jika pemerintah menganggap WFH sebagai "tombol hemat" instan. Ia mengibaratkan kebijakan ini seperti menaruh ember di bawah atap yang bocor; air tertampung, namun lubang pada atap tidak diperbaiki.
Selain itu, ia menyoroti bahwa penghematan energi dari sektor transportasi kemungkinan besar hanya akan berpindah ke sektor rumah tangga dalam bentuk penggunaan listrik dan internet yang lebih tinggi.
"WFH seharusnya dipandang sebagai langkah pendukung, bukan pusat kebijakan. Bila WFH diperlakukan sebagai solusi utama, kebijakan ini justru berisiko menjadi pengganti yang nyaman bagi reformasi yang lebih penting tetapi lebih sulit dilakukan," tegasnya.
Achmad berpendapat bahwa kunci utama penghematan energi terletak pada kemudahan masyarakat dalam mengakses transportasi massal yang terintegrasi. Tanpa itu, masyarakat tetap akan terpaksa menggunakan kendaraan pribadi pada empat hari kerja lainnya.
Ia juga menuntut negara untuk memberikan teladan nyata melalui disiplin mobilitas aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN, bukan sekadar memberikan imbauan kepada masyarakat luas.
"Kalau aparatur negara masih datang ke kantor dengan kendaraan pribadi secara massal, maka pesan penghematan energi akan kehilangan wibawa moralnya. Penghematan energi harus dibangun sebagai perubahan cara bergerak, bukan sekadar perubahan lokasi bekerja," pungkasnya. (Wahyu Dwi Anggoro)
