jpnn.com - Relawan Arus Bawah Prabowo (ABP) menyatakan dukungan penuh terhadap pelibatan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk memastikan program MBG berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran hingga ke masyarakat.
BACA JUGA: Krisis Ekonomi Tak Menghentikan MBG, Prabowo: Anda Tidak Pernah Lihat Anak Kelaparan
Ketua Umum ABP Michael Umbas menegaskan bahwa keterlibatan Jamintel merupakan bentuk penguatan sistem pengawasan berlapis yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.
"Dengan adanya Jamintel, pengawasan menjadi lebih kuat dari hulu ke hilir. Ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan sebelum menjadi kasus hukum. Hal terpenting, yaitu MBG jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” tegas Umbas, Selasa (24/3/2026).
BACA JUGA: Kirab Budaya MBF 2019 Ramaikan Kepanjen
Menurutnya pengawasan MBG saat ini telah berkembang menjadi sistem berlapis atau triple layer, yakni melalui intelijen hukum oleh Kejaksaan, audit keuangan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta partisipasi publik melalui pelaporan masyarakat.
Dia menilai model pengawasan tersebut merupakan langkah progresif karena membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara.
BACA JUGA: RI Hemat Rp 5 Triliun saat MBG Libur di Momen Lebaran
“Pelibatan publik atau crowd-sourced auditing menjadi kunci. Masyarakat bisa ikut melaporkan dugaan penyimpangan, sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada aparat,” ungkap Umbas.
ABP menegaskan bahwa Program MBG merupakan program prioritas utama sekaligus andalan pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini dinilai sebagai fondasi strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini.
“MBG bukan sekadar program bantuan, tetapi investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif. Ini adalah program unggulan Presiden Prabowo yang harus dijaga bersama,” tutur Umbas.
Dia menambahkan, keberhasilan program ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta produktivitas nasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengawasan ketat menjadi kunci agar tujuan besar tersebut tidak terganggu oleh praktik penyimpangan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya mendorong keterlibatan Kejaksaan hingga ke tingkat desa guna memastikan penggunaan anggaran di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.
“Peran Kejaksaan di daerah diharapkan dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran di SPPG di seluruh Indonesia,” ujar Dadan.
Data terbaru juga menunjukkan adanya langkah tegas dalam penertiban pelaksanaan program. Hingga 20 Maret 2026, lebih dari 1.500 SPPG telah disuspensi akibat tidak memenuhi standar operasional, termasuk adanya indikasi laporan formalitas dan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dapur.
ABP menilai langkah tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas program sekaligus menindak oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Program sebesar MBG yang menjangkau puluhan juta masyarakat tidak boleh dirusak oleh segelintir oknum. Penindakan tegas harus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga,” demikian Umbas.
Selain itu, program MBG disebut telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat, tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja serta meringankan beban ekonomi keluarga.
Dengan pengawasan ketat dari Kejaksaan, audit oleh BPKP, serta partisipasi aktif masyarakat, ABP optimistis Program MBG sebagai program andalan Presiden akan berjalan semakin efektif dan menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing.(fat/JPNN)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
