FAJAR, JAKARTA — Wacana pemerintah menerapkan kembali pembelajaran daring bagi siswa mulai April 2026 menuai kritik dari kalangan legislatif.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti, secara tegas menyatakan tidak sepakat dengan rencana tersebut. Ia menilai kebijakan itu berpotensi mengulang berbagai persoalan yang terjadi saat masa pandemi COVID-19.
Menurut Esti, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) belum mampu memberikan hasil optimal bagi peserta didik.
“Masalah yang ditinggalkan tidak sederhana bagi dunia pendidikan kita,” ujarnya.
Ia menyoroti sejumlah dampak yang dinilai krusial, mulai dari penurunan kemampuan siswa dalam menyerap materi, kedisiplinan belajar, hingga pembentukan karakter. Selain itu, kendala teknologi dan akses juga dinilai masih menjadi persoalan utama.
Esti juga mengingatkan adanya fenomena learning loss selama penerapan PJJ sebelumnya, yang menyebabkan sebagian siswa kehilangan motivasi belajar dan keterikatan dengan proses pendidikan.
Diketahui, rencana penerapan pembelajaran daring ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam melakukan efisiensi energi, seiring dampak konflik global yang memicu kenaikan harga minyak dunia.
Sejumlah pihak di DPR pun meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut secara menyeluruh agar tidak mengorbankan kualitas pendidikan nasional.
