Ferdinand Marcos Jr. Presiden Filipina menetapkan keadaan darurat energi nasional pada Selasa (24/3/2026). Hal ini sebagai respons atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dan ekonomi negara.
Dalam pernyataannya, Marcos menyebut konflik tersebut telah memicu ketidakpastian di pasar energi global, disrupsi rantai pasokan, serta lonjakan dan volatilitas harga minyak internasional yang signifikan.
Ia menegaskan kondisi itu menjadi ancaman serius terhadap keamanan energi Filipina.
Melalui sebuah perintah eksekutif yang dibagikan ke publik, Marcos menyampaikan, “Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada guna mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan dalam pasokan energi global dan ekonomi domestik.”
Status darurat ini berlaku selama satu tahun dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengadaan bahan bakar dan produk minyak bumi secara lebih cepat.
Dilansir dari Reuters, pemerintah juga dapat melakukan pembayaran di muka untuk memastikan ketersediaan pasokan yang memadai.
Untuk mengantisipasi gangguan distribusi, Marcos telah membentuk sebuah komite khusus yang bertugas mengawasi kelancaran pergerakan, pasokan, dan distribusi berbagai kebutuhan pokok, termasuk bahan bakar, makanan, obat-obatan, serta produk pertanian.
Sementara itu, Sharon Garin Menteri Energi Filipina menyampaikan bahwa cadangan bahan bakar negara saat ini diperkirakan cukup untuk sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi nasional.
Pemerintah juga tengah mengupayakan pengadaan tambahan hingga 1 juta barel minyak dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara dan luar kawasan.
Namun, Garin mengakui bahwa upaya pengadaan tersebut masih menghadapi ketidakpastian, terutama pada putaran pemesanan berikutnya di tengah dinamika pasar global yang belum stabil.
Selain sektor energi, Marcos juga menginstruksikan Kementerian Keuangan untuk bekerja sama dengan bank sentral Filipina dalam memantau dampak konflik terhadap nilai tukar peso, termasuk potensi depresiasi mata uang dan pengaruhnya terhadap arus remitansi dari luar negeri.
Di sisi lain, sejumlah senator yang tengah menyelidiki kesiapan pemerintah mengkritik kurangnya koordinasi dalam merespons lonjakan harga energi.
Mereka menilai kondisi ini berpotensi mendorong inflasi ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir serta menekan pertumbuhan ekonomi nasional. (saf/faz)
