New York: Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, menyatakan bahwa Israel “secara efektif telah diberi lisensi untuk menyiksa warga Palestina.”
Pernyataan itu disampaikan saat ia mempresentasikan laporan terbarunya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.
Dalam pemaparan laporan pada Senin, 23 Maret 2026, Albanese menyebut dokumen tersebut mencatat “genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina,” serta menyoroti “penggunaan penyiksaan secara luas dan sistematis oleh Israel, disertai penciptaan lingkungan yang menyiksa bagi warga Palestina.”
Ia juga menuding sejumlah pemerintah telah memungkinkan terjadinya pelanggaran tersebut.
“Israel pada dasarnya telah diberi lisensi untuk menyiksa warga Palestina karena sebagian besar pemerintah Anda, para menteri Anda, telah membiarkannya,” ujarnya, dikutip dari TRTWorld, Selasa, 24 Maret 2026.
Laporan tersebut menyebut bahwa antara Oktober 2023 hingga Januari 2026, lebih dari 18.500 warga Palestina ditangkap oleh pasukan Israel, termasuk anak-anak. Dari jumlah itu, hampir 100 orang dilaporkan meninggal dalam tahanan, sementara sekitar 4.000 lainnya dinyatakan hilang secara paksa.
Disebutkan pula bahwa ribuan orang ditahan tanpa dakwaan dan ditempatkan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Di antara mereka terdapat tenaga medis, jurnalis, serta pekerja kemanusiaan.
Albanese menegaskan bahwa “sejak Oktober 2023, penyiksaan secara efektif telah menjadi kebijakan negara,” menggambarkan sistem yang “dibentuk secara sosial, dipertahankan secara politik, dan dinormalisasi secara publik.”
Ia juga memperingatkan bahwa rancangan undang-undang Israel yang mengusulkan hukuman mati bagi tahanan Palestina merupakan “eskalasi berbahaya lainnya.” Ia menyerukan penyelidikan terhadap sejumlah pejabat, termasuk Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, dan Israel Katz, serta penerbitan surat perintah penangkapan jika diperlukan. Dampak lebih luas Menurut Albanese, praktik penyiksaan tidak hanya terjadi di pusat penahanan, tetapi juga meluas ke seluruh wilayah Palestina yang diduduki. Laporan tersebut menggambarkan adanya “lingkungan yang menyiksa,” termasuk penghancuran rumah, rumah sakit, dan infrastruktur, serta pemindahan paksa dan kelaparan.
“Kesaksian yang saya dan banyak pihak lain dokumentasikan bukan hanya kisah tragis penderitaan; ini adalah bukti kejahatan berat yang menargetkan seluruh rakyat Palestina di seluruh wilayah yang diduduki melalui berbagai tindakan kriminal,” ujarnya.
Ia menggambarkan situasi tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa “genosida telah menjadi bentuk penyiksaan paling ekstrem: berkelanjutan, lintas generasi, dan bersifat kolektif.”
Albanese juga menekankan bahwa respons dunia terhadap situasi ini akan menjadi ujian tanggung jawab hukum dan moral bersama.
“Cara Anda merespons kebiadaban ini akan menjadi ujian bagi tanggung jawab hukum dan moral kita bersama,” katanya.
Di akhir pernyataannya, ia memperingatkan bahwa dampak pelanggaran hukum internasional dapat meluas jika tidak dihentikan.
“Pengabaian terhadap hukum internasional tidak akan berhenti di Palestina, sebagaimana terlihat dari apa yang terjadi pada rakyat Iran, negara-negara Teluk, Lebanon, dan Venezuela, dan kemungkinan akan meluas ke seluruh dunia,” tegasnya.
“Apa yang hilang di Palestina akan hilang bagi kita semua,”pungkasnya.
Pelapor Khusus PBB Anggap Israel Seperti Diberi Lisensi untuk Siksa Warga Palestina
