Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih menggelar rapat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga. Rapat tersebut membahas terkait rencana kebijakan energi dan ekonomi.
Gelaran rapat tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di akun Instagram-nya @sekretariat.kabinet. Teddy menjelaskan bahwa rapat koordinasi pada hari ini, Selasa (24/3/2026) dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual melalui Zoom.
Selain Teddy dan Airlangga, rapat dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Teddy menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas terkait rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi.
"Rapat tersebut membahas sejumlah rencana kebijakan terkait penyesuaian sektor energi guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi serta beberapa rencana kebijakan stimulus ekonomi," ujar Teddy di akun Instagram-nya pada Selasa (24/3/2026).
Teddy juga menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, berbagai pandangan strategis disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
Baca Juga
- Beban Bunga Utang Membayangi Fleksibilitas APBN untuk Stimulus Ekonomi
- Airlangga Beberkan Stimulus Dorong Daya Beli Lebaran 2026, Patok Pertumbuhan 5,5%
- Biaya Produksi Tekstil Berisiko Terimbas Konflik Iran, Pengusaha Minta Stimulus
Sebelumnya, pemerintah memang tengah ancang-ancang kebijakan ekonomi di tengah tantangan geopolitik global yang dihadapi. Harga minyak global melonjak imbas perang Iran dengan AS-Israel. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pun ambrol.
Airlangga pun sempat menjelaskan bahwa di tengah lonjakan harga minyak global dan nilai tukar rupiah yang merosot, defisit APBN sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara di bawah 3% sulit dipertahankan.
Dia menjelaskan terdapat opsi kebijakan yang bisa diambil yang juga tertuang dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu). Airlangga menjelaskan bahwa dalam Perppu itu nantinya dari sisi penerimaan negara, terdapat insentif darurat PPh dan PPN di sektor terdampak, tanpa mengubah Undang-Undang Pajak.
Lalu, bea masuk impor terdapat pembebasan untuk bahan baku tertentu agar ekspor tetap jalan. Kemudian, terdapat penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi. Terdapat pula potensi windfall dari PNBP migas dan komoditas.
"Dari sisi penganggaran dan pembiayaan defisit. Defisitnya bisa lebih dari 3%, kemudian anggaran lintas program ini bisa kita ubah tanpa DPR. Dengan Perppu ini kita langsung pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan," kata Airlangga.
Dia juga menjelaskan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) energi dilanjutkan dan sosial darurat juga bisa ditambahkan dengan Perpres.
Selain itu, penerbitan surat berharga negara (SBN) bisa berjalan dan bisa menggunakan saldo anggaran lebih (SAL).
Dari sisi energi, pemerintah pun ancang-ancang antisipasi. Secara jangka panjang, pemerintah berupaya mempercepat energi terbarukan agar Indonesia tidak bergantung pada energi fosil. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi kemudian dibentuk Presiden RI Prabowo Subianto.
Satgas ditujukan untuk bertugas merumuskan langkah-langkah teknis dan memastikan implementasi program energi bersih berjalan sesuai target pemerintah. Prabowo pun menargetkan implementasi sejumlah program energi bersih dapat berjalan maksimal dalam waktu 3-4 tahun.
