MANILA - Pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional di tengah dampak konflik di Timur Tengah yang memicu gejolak pasokan dan harga energi global.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani perintah eksekutif untuk menjaga stabilitas energi, menyusul ancaman terhadap ketersediaan pasokan dalam negeri.
“Bahaya terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi menjadi dasar langkah ini,” demikian pernyataan pemerintah seperti dilansir dari bbc, Selasa (24/3/2026).
Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, serta terganggunya jalur pelayaran utama di Selat Hormuz, telah mengguncang pasar energi global. Dampaknya, harga minyak melonjak tajam dan memicu kelangkaan di sejumlah negara.
Melalui kebijakan darurat ini, pemerintah memiliki kewenangan lebih luas untuk mengamankan distribusi energi dan kebutuhan pokok. Sebuah komite khusus dibentuk untuk mengawasi penyaluran bahan bakar, makanan, obat-obatan, serta barang penting lainnya.
