Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) telah dibahas dalam rapat lintas kementerian. Tapi, pemerintah sepakat pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian.
Rencana pemerintah menerapkan kebijakan bekerja WFH dipertimbangkan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional akibat perang AS-Iran.
"Soal WFH sudah dirapatkan, tapi nanti biar satu suara. Oleh karena itu nanti, kemarin yang mimpin rapat kan Menko Ekonomi didampingi juga Menko PMK. Jadi ya, biar yang mengumumkan biar Pak Menko Ekonomi," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Ia menjelaskan, pembahasan skema tersebut telah dilakukan secara intensif dalam rapat yang berlangsung cukup lama.
"Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menteri Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg. Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik," ujarnya.
Tito menilai, penerapan WFH bukan hal baru bagi pemerintah, mengingat pengalaman saat pandemi COVID-19.
"Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," terang dia.
Menurutnya, pemerintah daerah juga dinilai siap jika kebijakan tersebut diterapkan kembali, meski tetap memerlukan penyesuaian, terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat.
"No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," tandasnya.
