JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi energi di tengah tekanan global akibat kenaikan harga minyak dunia.
Salah satunya rencana kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta.
Sejalan dengan itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada sektor non-operasional tanpa mengganggu kesiapsiagaan pertahanan negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan fleksibilitas kerja tersebut sedang dikaji sebagai respons terhadap lonjakan harga energi global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
Baca juga: Kemenhan-TNI Efisiensi BBM, Anggota DPR: Tak Kurangi Komitmen Pertahanan
“Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” kata Airlangga.
Pemerintah merencanakan skema WFH dilakukan satu hari dalam lima hari kerja.
Kebijakan ini tidak hanya ditujukan bagi ASN, tetapi juga diharapkan dapat diterapkan oleh sektor swasta dan pemerintah daerah dengan mekanisme yang masih disiapkan.
Operasional TNI amanDi sektor pertahanan, Kemhan menegaskan langkah efisiensi BBM difokuskan pada aspek pendukung dan tidak berdampak pada operasional strategis TNI.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif dalam merespons dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi nasional.
“Efisiensi ini merupakan wujud kesiapsiagaan dan disiplin dalam pengelolaan sumber daya strategis, bukan karena kondisi darurat,” ujar dia.
Langkah efisiensi dilakukan secara terukur, antara lain melalui pengaturan penggunaan kendaraan dinas, optimalisasi angkutan pegawai, serta penyesuaian penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) berdasarkan indeks prioritas operasi.
Dalam fungsi tertentu, skema pengaturan hari kerja juga menjadi bagian dari opsi efisiensi.
Baca juga: WFH 1 Hari demi Hemat BBM, Aria Bima: Tak Boleh Jadi Solusi Tunggal
Kemhan memastikan kebijakan tersebut tidak mengurangi kesiapan operasional TNI.
Pemerintah juga menegaskan cadangan energi nasional saat ini berada dalam kondisi aman, sehingga efisiensi lebih diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional secara berkelanjutan.
Dukungan terhadap kebijakan efisiensi BBM di sektor pertahanan juga datang dari DPR.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai efisiensi justru menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pertahanan yang lebih modern dan berkelanjutan.
“Di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan fiskal nasional, efisiensi bukanlah bentuk pengurangan komitmen terhadap pertahanan, melainkan upaya memastikan setiap sumber daya digunakan secara lebih bijak dan berorientasi pada kebutuhan strategis,” ujar Dave.
