KETIKA pemerintah mulai menggulirkan gagasan pengaturan hari kerja menjadi empat hari dalam seminggu sebagai bagian dari strategi penghematan energi, khususnya BBM, kita perlu melihat kebijakan ini dalam konteks yang lebih luas.
Langkah tersebut bukan sekadar penyesuaian ritme kerja, melainkan respons atas persoalan struktural dalam sistem transportasi Indonesia yang sangat bergantung pada kendaraan pribadi.
Dalam praktik keseharian, hampir seluruh pergerakan masyarakat masih didominasi oleh mobil dan sepeda motor, dengan moda share yang dapat dikatakan melampaui 95 persen.
Artinya, setiap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat secara langsung terhubung dengan konsumsi BBM.
Struktur mobilitas seperti ini menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap gangguan pasokan energi. BBM bukan lagi sekadar komoditas, melainkan fondasi utama pergerakan masyarakat.
Ketika suplai terganggu atau harga meningkat, maka mobilitas masyarakat langsung terdampak.
Aktivitas kerja, distribusi barang, hingga layanan dasar menjadi terhambat. Dalam kondisi ekstrem, gangguan ini dapat menjalar menjadi tekanan ekonomi dan sosial yang lebih luas.
Baca juga: Siasat Efisiensi 4 Hari Kerja
Risiko tersebut menjadi semakin nyata dalam situasi geopolitik global saat ini. Konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran berpotensi mengganggu stabilitas pasokan minyak dunia.
Jalur distribusi utama seperti Selat Hormuz memegang peran krusial dalam aliran energi global.
Ketika jalur ini terganggu, maka dampaknya akan dirasakan oleh negara-negara pengimpor minyak, termasuk Indonesia. Kenaikan harga, kelangkaan BBM, hingga potensi kepanikan pasar menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari.
Dalam konteks ini, kebijakan empat hari kerja dapat dipahami sebagai langkah taktis untuk menekan konsumsi BBM dalam jangka pendek.
Dengan mengurangi hari kerja, maka secara otomatis terjadi pengurangan perjalanan harian masyarakat.
Jumlah kendaraan yang beroperasi berkurang, konsumsi BBM menurun, dan tekanan terhadap pasokan energi dapat sedikit diredam. Secara teknis, kebijakan ini cukup rasional sebagai respons cepat terhadap potensi krisis.
Namun demikian, kebijakan ini juga menunjukkan satu hal penting: sistem mobilitas Indonesia belum memiliki fleksibilitas yang memadai.
Pengurangan hari kerja menjadi satu-satunya cara untuk menekan konsumsi BBM justru menandakan bahwa tidak ada alternatif mobilitas yang cukup kuat untuk menjaga aktivitas tetap berjalan dengan konsumsi energi yang lebih efisien.
