VIVA –Ketegangan di Laut China Selatan kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya sikap agresif China yang dinilai mengancam stabilitas kawasan. Di tengah pusaran konflik tersebut, Vietnam berada di garis depan menghadapi ekspansi maritim Beijing yang semakin intensif.
Memburuknya hubungan antara China dan Vietnam tidak lagi dipandang sebagai sekadar sengketa bilateral. Situasi ini berkembang menjadi isu geopolitik yang lebih luas dengan implikasi terhadap kebebasan navigasi, hukum internasional, serta keamanan regional di Asia Tenggara.
Secara historis, Vietnam memiliki rekam jejak panjang dalam menghadapi dominasi dari utara. Dari era dinasti hingga konflik modern, perlawanan terhadap pengaruh China telah menjadi bagian dari identitas nasional negara tersebut. Peristiwa seperti Pertempuran Paracel tahun 1974 dan bentrokan Johnson Reef tahun 1988 menjadi bukti nyata penggunaan kekuatan militer dalam perebutan wilayah.
Di sisi lain, Vietnam juga mengedepankan strategi yang dikenal sebagai “diplomasi bambu”, yakni menyeimbangkan pendekatan konfrontatif dan akomodatif. Langkah ini dilakukan dengan mempererat hubungan dengan Amerika Serikat dan ASEAN guna mengimbangi kekuatan militer China.
Secara hukum, Vietnam mengklaim Kepulauan Paracel dan Spratly berdasarkan bukti sejarah yang telah berlangsung selama berabad-abad. Catatan sejak abad ke-15 menunjukkan aktivitas eksplorasi hingga administrasi wilayah tersebut. Klaim ini diperkuat oleh pengibaran bendera pada 1816 oleh Kaisar Gia Long serta peta-peta Eropa yang mengakui wilayah tersebut sebagai bagian dari Vietnam.
Pada masa kolonial, Prancis turut memperkuat klaim tersebut dengan mencaplok pulau-pulau itu pada 1930-an, yang kemudian menjadi dasar posisi hukum Hanoi dalam kerangka hukum internasional.
Namun, China mengajukan klaim luas melalui garis sembilan titik yang mencakup hampir seluruh Laut China Selatan. Klaim tersebut bertentangan dengan wilayah yang diklaim Vietnam dan telah ditolak oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada 2016, yang menyatakan tidak ada dasar hukum internasional atas klaim Beijing.
Meski demikian, China terus meningkatkan aktivitasnya, termasuk pembangunan pulau buatan, militerisasi wilayah, serta pengerahan kapal penjaga pantai. Langkah-langkah ini dinilai mengikis kedaulatan Vietnam sekaligus menghambat upaya ASEAN dalam merumuskan Kode Etik yang mengikat.
