FAJAR, TEHERAN—Iran menegaskan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa apa yang disebut “kapal-kapal tidak bermusuhan” dapat terus melintasi Selat Hormuz.
Mereka hanya perlu mematuhi persyaratan keamanan Iran dan berkoordinasi langsung dengan otoritasnya, menurut pernyataan resmi dari Teheran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pernyataan tersebut, yang disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB, menguraikan apa yang tampaknya merupakan kerangka kerja yang muncul untuk akses bersyarat ke salah satu titik rawan pelayaran paling penting di dunia saat konflik di Timur Tengah memasuki minggu keempatnya.
Pernyataan tersebut juga menandai indikasi paling jelas dari rezim tersebut bahwa mereka memandang akses ke jalur air penting tersebut sebagai bersyarat dan tunduk pada pengawasan Iran.
“Kapal-kapal yang tidak bermusuhan… dapat—dengan syarat mereka tidak berpartisipasi atau mendukung tindakan agresi terhadap Iran dan sepenuhnya mematuhi peraturan keselamatan dan keamanan yang dinyatakan—mendapatkan manfaat dari jalur aman melalui Selat Hormuz dalam koordinasi dengan otoritas Iran yang berwenang,” demikian bunyi pernyataan tersebut dikutip dari gCaptain.
Definisi Iran tentang “tidak bermusuhan” juga eksplisit. Kapal-kapal yang terkait dengan Amerika Serikat atau Israel—atau yang dianggap mendukung “tindakan agresi”—tidak memenuhi syarat untuk jalur aman.
Dalam pernyataan yang sama, Teheran mengatakan tanggung jawab atas ketidakstabilan di jalur air tersebut “sepenuhnya berada di tangan Amerika Serikat dan rezim Israel.”
Meskipun Iran mempertahankan bahwa selat tersebut “tetap terbuka,” Iran juga mengaitkan keamanan maritim penuh dengan “penghentian agresi militer” dan penghormatan terhadap “hak dan kepentingan sahnya.”
Lalu lintas melalui Hormuz telah melambat hingga sebagian kecil dari tingkat normal, dan kapal-kapal yang mencoba melewatinya semakin menyesuaikan rute—baik menghindari area tersebut sepenuhnya atau melintasi jalur yang lebih dekat ke garis pantai Iran.
Pernyataan tersebut memperkuat bukti yang semakin banyak bahwa Iran semakin bertindak sebagai regulator de facto lalu lintas melalui Selat Hormuz.
Data AIS yang ditinjau oleh gCaptain menunjukkan sebuah kapal kontainer berbalik arah di dekat pintu masuk selat setelah berangkat dari UEA.
Korps Garda Revolusi Islam Iran kemudian mengatakan bahwa kapal tersebut gagal memperoleh izin untuk transit, yang menggarisbawahi bahwa akses sekarang secara aktif ditegakkan.
Pada saat yang sama, laporan terpisah menunjukkan beberapa kapal telah diminta untuk membayar biaya transit ad hoc hingga $2 juta per perjalanan, yang secara efektif memperkenalkan pungutan informal yang ditambahkan ke rezim berbasis izin yang sedang berkembang.
Secara keseluruhan, kebijakan, tindakan penegakan hukum, dan tuntutan pungutan yang dilaporkan menunjukkan pergeseran yang jelas: Selat Hormuz tidak lagi berfungsi sebagai koridor transit terbuka, tetapi sebagai gerbang terkontrol di mana perjalanan semakin bersyarat, terkoordinasi, dan, dalam beberapa kasus, berbayar. (amr)
