Penulis: Budi Hutagaol
TVRINews, Toba
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu, 25 Maret 2026.
Kunjungan ini merupakan bagian dari percepatan program perumahan nasional yang akan dimulai secara masif pada 30 Maret 2026.
Maruarar menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan dukungan DPR RI, pemerintah melakukan peningkatan target yang sangat signifikan.
Jika sebelumnya target BSPS tahun ini dipatok pada angka 45 ribu unit, kata Maruarar, kini angka tersebut melonjak menjadi 400 ribu unit rumah secara nasional.
“Program ini akan mulai berjalan pada 30 Maret 2026 sebagai langkah besar pemerintah dalam memastikan masyarakat memiliki hunian layak,” ujarnya.
*Alokasi untuk Sumatera Utara dan Kabupaten Toba*
Untuk Provinsi Sumatera Utara, pemerintah mengalokasikan sebanyak 19.668 unit rumah yang tersebar di 33 kabupaten/kota, dengan rincian 8.885 unit di wilayah pedesaan, 5.525 unit di wilayah pesisir, dan 5.285 unit di wilayah perkotaan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya 1.982 unit.
Sementara itu, Kabupaten Toba sendiri, pada tahun anggaran 2026 ini mendapatkan alokasi sebanyak 46 unit rumah melalui program BSPS.
*Menekankan Transparansi dan Pengawasan*
Dalam kunjungan lapangan, Menteri PKP meninjau sejumlah lokasi penerima manfaat di tiga titik, yakni Desa Patane IV, Desa Parparean II (Kecamatan Porsea), serta Desa Tambunan Lumban Pea (Kecamatan Balige).
Selain melihat progres pembangunan, Maruarar berdialog langsung dengan warga untuk memastikan mekanisme pengadaan material bangunan berjalan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis).
Ia menegaskan bahwa proses penawaran barang antara penyedia material dan masyarakat harus dilakukan secara terbuka tanpa ada intervensi sepihak.
“Semua proses harus transparan. Tidak boleh ada penyelewengan. Jika ada selisih dari penawaran, itu harus menjadi efisiensi untuk memperluas manfaat program,” tegasnya.
*Komitmen Pemerintah Daerah*
Merespons kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba menyatakan komitmen penuh untuk mengawal jalannya program BSPS.
Pengawasan akan diperketat mulai dari proses pendataan calon penerima, pengawasan pembangunan, hingga pendampingan masyarakat di tingkat desa.
Dengan peningkatan alokasi yang masif dan pengawasan langsung dari kementerian, diharapkan program BSPS 2026 dapat berjalan optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni.
Editor: Redaktur TVRINews
