Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim setiap hari Rabu. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari strategi penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) imbas konflik di Timur Tengah.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, mengatakan penerapan WFH ini akan berjalan mulai Rabu (1/4) pekan depan.
"Jadi Ibu Gubernur yang sudah mengumumkan bahwa kita akan menjalankan arahan pemerintah pusat dan berkontribusi pada upaya untuk menurunkan konsumsi BBM di tengah konflik Timur Tengah. Ini dengan menerapkan WFH di hari Rabu," kata Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak usai apel pagi dan halal bihalal ASN Pemprov Jatim di halaman kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Rabu (25/3).
Emil menyampaikan, alasan penerapan dipilih di hari Rabu untuk mengurangi mobilitas. Selain itu juga dinilai lebih efisien.
"Kenapa Rabu? Karena kalau diterapkan di hari Jumat menurut Ibu Gubernur dan memang menurut hasil analisa ini justru akan mendorong terjadinya WFA, work from anywhere, work from tempat wisata, work from. Sedangkan kita ingin mengurangi mobilitas masyarakat ya," ucapnya.
"Nah, inilah tujuannya mengurangi mobilitas adalah karena tekanan BBM yang muncul akibat konflik di Timur Tengah dan sebagaimana diterapkan di berbagai negara di belahan dunia," tambahnya.
Emil mengatakan bahwa kebijakan WFH bagi ASN ini memang arahan dari pemerintah pusat untuk menekan konsumsi BBM.
"Kita diberi ruang untuk menginterpretasikan. Tetapi secara strategis di tingkat nasional sudah ada arahan untuk semua elemen berkontribusi untuk bagaimana bisa mengurangi tingkat konsumsi BBM di tengah konflik Timur Tengah saat ini," ujarnya.
Dalam pengawasannya, kata Emil, dirinya telah menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengecek kinerja para ASN saat WFH.
"Nah, saya sudah cek ke kepala BKD dan kepala biro organisasi, kita menerapkan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sasaran kinerja pegawai bulanan. Nah, maka dari itu karena sasaran kinerjanya bulanan, kita punya cara untuk memastikan bahwa pekerjaan tetap berjalan. Apalagi ya kita sudah punya pengalaman kerja di masa COVID, kok," ujar dia.
Namun, kata dia, penerapan WFH ini tidak diterapkan di seluruh instansi. Sebab, ada beberapa tugas yang diharuskan untuk terjun langsung ke lapangan.
"Tapi itu tadi tergantung klasifikasi tugasnya, pelayanan. Pegawai Pemprov ini banyak yang terbiasa WFA, work from anywhere, karena apa? Mereka harus ada di lapangan saat bencana, BPBD. Mereka harus ada di lapangan saat menangani kerusakan-kerusakan di lapangan, itu kalau Dinas PU gitu. Jadi sebenarnya banyak juga Insan Pemprov yang bekerjanya justru work from anywhere gitu," ucapnya.
"Jadi tidak sederhana memang untuk memastikan berapa persisnya. Karena untuk menjaga tingkat pelayanan kepada publik tergantung kepada jenis pekerjaan yang dijalankan masing-masing Insan Pemprov," lanjutnya.
