Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru terkait skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja sektor swasta setelah Lebaran 2026.
Rencana WFH ini diharapkan mampu menekan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), hingga 20 persen. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mendukung efisiensi operasional serta mengurangi beban subsidi pemerintah terhadap BBM bersubsidi.
Ali Ahmudi Achyak pakar ketahanan energi dari Universitas Indonesia (UI) menilai langkah pemerintah patut diapresiasi. Menurutnya, masalah energi ini telah menjadi persoalan global.
“Ini bukan persoalan lokal saja ya. Karena memang kenyataannya perang di Timur Tengah ternyata panjang, berlarut-larut. Kemudian perang itu sangat berpengaruh besar terhadap distribusi energi secara internasional. Berpengaruh besar terhadap harga crude oil dan gas,” ujar Ali dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (25/3/2026).
Menurut Ali, sekitar 20 persen pasokan energi dunia, khususnya migas, berasal dari negara-negara Teluk, serta melewati Selat Hormuz.
Oleh sebab itu, konflik yang berkepanjangan di kawasan tersebut, yang melibatkan Amerika Serikat-Israel dengan Iran, berdampak signifikan terhadap harga minyak mentah dan gas dunia.
“Kondisi ini harus diantisipasi. Pemerintah pun sudah melakukan berbagai strategi, seperti pengaturan ekspor minyak domestik dan pengoptimalan pasokan migas dari luar negeri, serta penghematan energi. WFH menjadi salah satu langkah jangka pendek untuk mengendalikan konsumsi BBM,” tambahnya.
Efektivitas skema WFH dalam mengurangi konsumsi BBM menurut Ali cukup menjanjikan, terutama di kota-kota besar. Mayoritas pekerja urban menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan rutin dari rumah ke tempat kerja.
Dengan adanya satu hari WFH, jumlah perjalanan ini diperkirakan menurun signifikan, sehingga konsumsi BBM ikut berkurang.
Selain kendaraan pribadi, transportasi umum berbasis BBM, seperti angkot, bus, dan kendaraan logistik skala kecil, juga akan mengalami penurunan konsumsi. Hal ini turut berdampak pada penghematan subsidi pemerintah.
“Mayoritas subsidi BBM diberikan untuk pertalite dan solar. Pengurangan volume perjalanan reguler akan mengurangi penggunaan BBM bersubsidi secara signifikan,” jelas Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) itu.
Lebih lanjut, Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan (K3EPB) Universitas Indonesia tersebut menekankan bahwa skema WFH ini merupakan strategi jangka pendek.
“Untuk pencerahan kepada masyarakat, bahwa memang ini bukan strategi jangka panjang. Ini strategi jangka pendek untuk menyiasati agar konsumsi energi, khususnya BBM, bisa dikendalikan,” tegasnya. (saf/ipg)
