Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait rencana penerapan work from home (WFH) sebagai upaya penghematan energi.
“Jadi Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Pemerintah Pusat,” kata Pramono di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Pramono menyampaikan, hingga saat ini Pemprov DKI belum mengambil langkah khusus karena masih belum ada keputusan dari kebijakan tersebut.
“Apa pun yang diputuskan itu akan kami jalankan. Tetapi karena belum diputuskan kami belum mengambil sikap untuk itu,” kata dia.
Adapun pemerintah bakal menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH satu hari dalam sepekan setelah Lebaran sebagai bagian dari strategi penghematan energi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan WFH akan diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan diimbau untuk diikuti sektor swasta, dengan pengecualian pada layanan publik.
“WFH akan kami detailkan. Namun, setelah Lebaran akan mulai diberlakukan, baik untuk ASN maupun sebagai imbauan bagi sektor swasta. Kecuali yang bergerak di pelayanan publik,” ujar Airlangga.
Airlangga menegaskan, kebijakan tersebut tak diterapkan setiap hari, melainkan hanya satu hari dalam sepekan. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) guna memastikan implementasi berjalan optimal di lapangan.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas kenaikan harga energi global yang dipicu konflik antara AS, Israel, dan Iran. Lonjakan harga minyak dinilai berisiko meningkatkan beban subsidi energi, sehingga diperlukan langkah pengendalian konsumsi, termasuk BBM.
