APINDO Minta Pemerintah Tidak Pukul Rata Kebijakan WFH: Pabrik dan Layanan Publik Enggak Bisa Setop

Ilustrasi. Karyawan bekerja di pabrik obat milik PT Indofarma Tbk (INAF) di Kawasan Industri Cibitung, Jawa Barat. (Sumber: Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Bob Azam meminta pemerintah tidak memukul rata kebijakan Work From Home (WFH) untuk menekan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Swasta.

“Jadi memang yang didahulukan adalah pekerja pabrik ya, yang memang nggak bisa stop. Atau pekerja yang memang berhubungan dengan layanan publik,” kata Bob, dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Rabu (25/3/2026).

“Selebihnya itu bisa dilakukan WFH. Termasuk pelajar, itu jumlahnya cukup signifikan. Kalau di Jakarta, lihat saja kalau liburan anak sekolah langsung kemacetan berkurang secara signifikan.”

Baca Juga: KPK Berikan Progres Terbaru Kasus Kuota Haji Besok, Rabu 25 Maret 2026

Di samping itu, Bob menekankan yang perlu diperhatikan adalah krisis energi dampak perang di Timur Tengah adalah berlangsung jangka pendek atau jangka panjang.

“Kalau berlangsung jangka panjang ini bukan hanya sekedar WFH, tapi juga merubah pola bekerja kita ya, kita harus mencari cara-cara yang lebih efisien, lebih produktif, jangan sampai WFH kita ini hanya meniru kebijakan di negara tetangga kita,” ucap dia.

“Karena kita harus sadar bahwa ada krisis pun bulan Maret ini kita sudah libur dua minggu, jadi produktivitas kita ini separuh ya. Tapi di lain sisi, begitu lebaran kebutuhan BBM kita melonjak dua kali lipat ya.”

Oleh karena itu, Bob mendorong pemerintah menerapkan WHF dengan tetap menjaga bidang-bidang yang punya multiplayer effect ekonomi. Sehingga, meskipun ada kebijakan tersebut orientasi ekspor bisa tetap terjaga.

“Kita harus memilih dan memilah ya, mana yang kita dorong untuk lebih produktif, mana yang kita harus jaga supaya hemat secara maksimal, kita harus pilih bidang-bidang mana yang mempunyai multiplayer effect ekonomi kita,” ujar Bob.

Baca Juga: Besok, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV