Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mengusulkan pemerintah untuk mengkaji pengalihan sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke pembelian sepeda motor listrik bagi pengemudi ojek online (ojol).
Hal ini seiring memanasnya eskalasi yang terjadi antara Amerika Serikat—Israel terhadap Iran yang mengancam ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyebut ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu pasokan energi dunia dan berdampak pada Indonesia.
“Ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah, yang dipicu oleh konflik regional antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, mengancam ketersediaan pasokan bahan bakar minyak [BBM] global, termasuk bagi Indonesia,” kata Igun dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, potensi krisis energi tersebut dapat memicu disrupsi terhadap perekonomian nasional apabila tidak diantisipasi sejak dini melalui kebijakan yang tepat sasaran.
“Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia secara tegas mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kajian komprehensif mengenai pengalihan sebagian subsidi BBM menjadi subsidi pembelian sepeda motor listrik bagi pengemudi ojek daring, disertai penyediaan fasilitas pembiayaan yang terjangkau untuk program penukaran sepeda motor berbahan bakar minyak,” tuturnya.
Baca Juga
- Grab Cairkan BHR Rp110 Miliar ke 400.000 Mitra Pengemudi Ojol
- Serikat Pekerja Catat 6 Juta Pengemudi Ojol Tak Terima BHR 2026
- Serikat Pengemudi Beberkan Biang Kerok Kelangkaan Ojol, Imbas Tuntutan Kesejahteraan
Garda menilai, ekosistem ojol saat ini telah menjadi tulang punggung distribusi barang, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta layanan transportasi yang efisien.
Lebih lanjut, dia memperkirakan dengan estimasi mencapai sekitar 7 juta pengemudi di seluruh Indonesia, maka pengalihan subsidi BBM ke sepeda motor listrik berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi sekaligus mendukung transisi energi nasional.
Untuk itu, Igun mengimbau pemerintah untuk segera mengkaji dan mengimplementasikan kebijakan peralihan subsidi tersebut. Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk menyiapkan skema pembiayaan kredit berbunga rendah bagi para pengemudi untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik.
“Inisiatif tersebut tidak hanya menjadi solusi mitigasi krisis BBM, melainkan juga katalisator transformasi ekonomi berkelanjutan melalui sektor gig economy,” lanjutnya.
Dia menambahkan Garda juga siap untuk terlibat dalam kolaborasi lintas sektor untuk merealisasikan program tersebut, termasuk dengan pemerintah, platform ojol, sektor pembiayaan, serta produsen kendaraan listrik.
“Asosiasi siap menjalin kerja sama serta kajian bersama dengan instansi pemerintah terkait, platform ojek daring, sektor pembiayaan serta produsen sepeda motor listrik untuk realisasi program sebagai bentuk mitigasi potensi krisis BBM di Indonesia,” pungkasnya.
