JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengikuti sistem satu hari kerja dari rumah dalam sepekan yang digodok pemerintah pusat. Kebijakan itu bertujuan untuk efisiensi konsumsi bahan bakar minyak atau BBM.
"Apa pun yang menjadi keputusan (pemerintah pusat) akan kami jalankan," kata Gubernur Jakarta Pramono Anung seusai halalbihalal di Balai Kota Jakarta pada Rabu (25/3/2026).
Saat ini, pemerintah pusat masih menyiapkan surat edaran satu hari kerja dari rumah (work from home) dalam sepekan. Kebijakan tersebut bagian dari rencana efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang diutarakan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Jika surat edaran telah sah, lanjut Pramono, Sekretaris Daerah Jakarta akan menindaklanjutinya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah menyampaikan bahwa surat edaran WFH sedang disiapkan. Selain itu, WFH satu hari dalam sepekan ini, menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, tidak berlaku untuk semua sektor.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung saat konferensi pers acara peresmian Posko Nasional Sektor ESDM di Ramadan dan Idul Fitri 2026, 12 Maret 2026, mengutarakan bahwa pasokan BBM nasional mampu mencukupi kebutuhan hingga 30 hari ke depan.
Ketersediaan energi juga cukup menghadapi kenaikan permintaan pada masa libur Idul Fitri di tengah tantangan komoditas energi global efek konflik di Timur Tengah.
Pasokan energi, lanjut Yuliot, tetap terjaga dalam mendukung perjalanan mudik. Kesiapan pasokan energi tahun 2026 bahkan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, termasuk ketersediaan BBM.
Sekretaris Korporat Pertamina Patra Niaga Roberth Marcelino Verieza Dumatubun secara terpisah menyebut, saat ini masih dalam rentang waktu Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri sehingga stok BBM tercukupi.
"Memang sudah disiapkan dari sebelum Satgas Ramadan dan Idul Fitri," ucap Roberth pada Rabu siang.
Gubernur Jakarta Pramono juga mengatakan, Jakarta tentu menjadi prioritas untuk pasokan BBM. Stoknya dikelola dengan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Saya yakin di Jakarta tidak ada panic buying untuk urusan BBM," ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri itu menyiapkan pasokan dan distribusi BBM dalam rentang 9 Maret hingga 1 April 2026.
