JAKARTA, KOMPAS - Pekerja kerah putih di kota-kota besar di Indonesia paling siap beradaptasi dalam gerakan hemat energi. Fleksibilitas kerja digital, kebiasaan rapat virtual, dan kemampuan beralih ke moda transportasi umum yang lebih hemat energi membuat kelompok ini relatif lebih lentur menjalaninya.
Nelly, warga di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (25/3/2026), mengatakan, ia setuju pemerintah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) untuk mengantisipasi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) sebagai imbas eskalasi konflik di Timur Tengah.
Sebagai karyawan swasta industri kreatif, dia merasa ruang bekerjanya sebenarnya tidak terbatas tempat, termasuk bisa tetap bekerja dari rumah.
Koordinasi dengan karyawan lain dapat dilakukan 80 persen lewat pertemuan virtual. Jika ada kebutuhan produksi, maka 20 persen koordinasi mau tidak mau harus berjalan luring.
Dia tidak yakin kalau kebijakan WFH bagi karyawan swasta bisa memperlambat risiko BBM langka dan mahal. WFH merupakan solusi jangka pendek dan bukan menjadi patokan perubahan gaya hidup yang lantas bisa menurunkan konsumsi energi.
“Amit-amit langka BBM beneran, aku sudah terbesit untuk membeli sepeda listrik atau sekalian sepeda manual. Ke mana-mana termasuk ke kantor akan naik sepeda. Aku bahkan sudah mengukur jarak dari indekos ke kantor, supaya memudahkan memperkirakan waktu tempuh dengan bersepeda,” ucap Nelly.
Karyawan swasta lainnya yang berdomisili di Jakarta, Shima, berpendapat, di luar situasi darurat seperti saat ini, kebijakan WFH terbukti dapat meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi kemacetan di kota-kota besar, dan menekan polusi udara secara signifikan.
Apabila krisis energi berlangsung dalam jangka panjang, dia mengusulkan model kerja hibrid diterapkan lebih permanen di perkantoran, bukan sekadar WFH yang bersifat situasional. Untuk mobilitas harian, dia juga mengusulkan agar pemerintah benar-benar mendorong budaya memanfaatkan transportasi umum.
Shima sendiri bakal lebih aktif memanfaatkan transportasi umum dan mulai membiasakan diri menggunakannya secara konsisten.
”Pemerintah perlu menyiapkan insentif nyata, misalnya sistem penghargaan berbasis frekuensi penggunaan transportasi publik bagi kelas pekerja,” kata dia.
Dia sadar, kebijakan WFH memang tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor. Ada industri yang tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja. Namun, untuk sektor jasa, kreatif, dan kehumasan seperti bidang yang dia geluti, WFH bukan hanya memungkinkan, tetapi kerap lebih efektif.
Budi, laryawan swasta lainnya, juga setuju pemerintah memberlakukan kebijakan WFH bagi karyawan swasta. Sebagai pekerja swasta nonproduksi barang, bekerja daring dari rumah merupakan hal yang biasa saja.
“Karena pekerjaan saya sebagai seorang konsultan media dan kehumasan, mengerjakan pekerjaan dari rumah dan meeting daring itu hampir setiap hari bisa dilakukan. Kantor saya telah menerapkan 4 hari bekerja dari kantor dan 1 hari WFH atau bekerja dari mana saja setiap minggu,” ucap dia.
Model kerja di kantornya itu, Budi anggap, meringankan ongkos transportasi bagi karyawan. Lantas apabila risiko kelangkaan energi benar-benar terjadi di Indonesia dan tetap ada kewajiban ke kantor, ia bisa naik sepeda motor, bukan mobil lagi. Dia akan naik motor dari rumahnya di Tambun, Kabupaten Bekasi, menuju kantornya di Jakarta Selatan. Akan tetapi, opsi ini akan melelahkan secara fisik.
“Saya sebenarnya tetap bisa mengambil opsi naik transportasi umum pulang-pergi rumah ke kantor ataupun sebaliknya. Hanya saja, jadwal operasional transportasi umum dari Tambun ke Jakarta dan sebaliknya itu tidak melimpah,” ucap Budi. Dia menambahkan, pemerintah perlu segera memiliki solusi transportasi umum yang tepat untuk mengatasi masalah pekerja seperti dirinya.
Xxxx
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani, mengatakan, Apindo bisa memahami kondisi geopolitik yang sekarang terjadi. Apindo juga bisa memahami jika terjadi kenaikan harga BBM yang dipengaruhi oleh eskalasi konflik di Timur Tengah.
Hal yang perlu dipahami pemerintah, menurut di, adalah tidak semua sektor industri dapat menerapkan WFH, terutama bagi perusahaan yang memiliki karyawan pabrik dan sektor operasional lainnya. Apindo berharap pemerintah mempertimbangkan situasi masing-masing sektor industri.
Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam keterangan resmi kepada media menilai, rencana pemerintah untuk mendorong pengaturan kerja yang lebih fleksibel, termasuk opsi satu hari WFH dalam sepekan, merupakan respons yang rasional di tengah tekanan harga dan risiko pasokan energi global. Kebijakan ini dapat membantu mengurangi perjalanan komuter, menahan konsumsi BBM di wilayah perkotaan, serta memberi ruang bagi pemerintah untuk menstabilkan pasokan serta ekspektasi publik.
Namun, kebijakan WFH perlu ditempatkan secara proporsional. Kebijakan ini memberikan manfaat nyata untuk segmen perjalanan kerja, tetapi dampaknya terbatas terhadap total konsumsi BBM nasional karena konsumsi energi Indonesia juga berasal dari kegiatan logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, dan aktivitas ekonomi non-perkantoran seperti industri. Maka, WFH harus menjadi bagian dari paket kebijakan yang lebih besar, bukan satu-satunya jawaban.
“Penerapan WFH sebaiknya terukur, berbasis sektor dan wilayah, dengan prioritas pada pekerjaan yang benar-benar dapat dijalankan secara jarak jauh tanpa menurunkan layanan publik dan produktivitas ekonomi,” ujar CEO IESR, Fabby Tumiwa.
Dia menyarankan pula agar pemerintah menegaskan sejak awal bahwa kebijakan WFH adalah langkah taktis mendesak sebagai bagian dari strategi manajemen permintaan energi. WFH bukan pengganti pembenahan struktural di sisi pasokan, transportasi publik, dan efisiensi energi.
Dalam situasi potensi gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz dan risiko gangguan pasokan energi global pasca perang di Iran berakhir, fokus kebijakan tidak cukup hanya pada penghematan sesaat. IESR mendorong Pemerintah Indonesia harus memperkuat ketahanan energi jangka pendek, sembari menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk mempercepat transisi energi, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan membangun sistem energi yang lebih aman, domestik, dan bersih.
Sebelumnya, Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, kebijakan kerja dari rumah sedang digodok dan difinalkan. Namun, dia memastikan sistem kerja dari rumah satu hari dalam sepekan tak diberlakukan untuk semua sektor.
”Jadi supaya tidak disalahpahami : sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, sektor perdagangan tentu itu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut. Makanya minta waktu untuk kita matangkan,” tuturnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan surat edaran WFH bagi ASN, karyawan swasta, dan pemerintah daerah sedang dipersiapkan dalam sepekan ini (Harian Kompas, Senin (23/3/2026).
