Pemerintah memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sudah diputuskan dan tinggal menunggu pengumuman resmi dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, keputusan tersebut bukan akan diumumkan olehnya, melainkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian.
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (mengumumkan) nanti, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Rabu (25/3).
Terkait target pemerintah yang menyebut WFH dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen, Purbaya mengakui memang ada perhitungan ke arah tersebut. Namun, ia menilai dampaknya tidak bisa dilihat secara parsial.
Menurut dia, peningkatan aktivitas ekonomi justru bisa terjadi seiring penerapan kebijakan tersebut. Kondisi itu dinilai berpotensi mendorong kinerja bisnis dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, khususnya dari pajak.
“Hemat saya mungkin nggak di sananya (hemat BBM). Karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga,” ungkapnya.
Sebagai bendahara negara, Purbaya menekankan pemerintah menggunakan pendekatan yang menyeluruh dalam menghitung dampak kebijakan, tidak hanya dari sisi penghematan energi.
Ia juga menyinggung rencana penerapan WFH pada hari Jumat seperti yang sebelumnya disampaikan Airlangga. Menurutnya, pemilihan hari tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak paling kecil terhadap produktivitas kerja.
“Dipilih (hari) yang berdampak paling kecil ke produktivitas, Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” kata dia.
Meski demikian, Purbaya belum dapat memastikan apakah kebijakan WFH nantinya akan bersifat wajib bagi sektor swasta. Ia hanya memastikan penerapan akan berlaku di lingkungan pemerintahan, sementara untuk swasta masih bersifat kemungkinan imbauan.
“Yang jelas pabrik-pabrik yang itu nggak ikut. Swasta wajib nggak ya? Mungkin imbauan. Saya nggak tahu. Pemerintahan wajib,” pungkasnya.
