Penulis: Ayatullah Humaeni
TVRINews, Bogor
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar rapat untuk membahas rencana penerapan work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN), menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat.
Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, mengatakan bahwa pembahasan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, khususnya dalam penggunaan energi yang masih bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) impor.
“Pemerintah Kota Bogor merespons arahan dari Pemerintah Pusat terkait WFH dalam rangka melaksanakan efisiensi, terutama pada sumber energi yang masih bergantung pada BBM impor. Namun, kami tetap menyelaraskan dengan Keputusan Wali Kota (Kepwal) Nomor 800.1 Tahun 2025,” ujar Dedie kepada wartawan, dikutip Rabu, 25 Maret 2026.
Dalam waktu dekat, Pemkot Bogor akan melakukan pemetaan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi prioritas penerapan WFH.
“Kami akan segera melakukan pemetaan OPD mana yang dapat diprioritaskan melaksanakan WFH. Selain itu, dalam jangka pendek kami akan memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik agar pelaksanaan WFH berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Terkait penerapan WFH bagi siswa dan pelajar, Pemkot Bogor masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Dedie menambahkan, Pemkot Bogor tengah memfinalisasi revisi Kepwal, termasuk kemungkinan penerapan satu hari kerja penuh WFH dalam satu pekan.
“Prioritas kami adalah revisi Kepwal, apakah nanti akan diberlakukan satu hari kerja penuh WFH. Saat ini masih dalam proses finalisasi dan diharapkan segera terbit,” katanya.
Ia menyebut, jika mengacu pada arahan pemerintah pusat, kebijakan WFH direncanakan mulai berlaku pada 1 April 2026.
“Masih ada waktu beberapa hari untuk mempersiapkan sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Pemkot Bogor juga telah menyiapkan skema pelaksanaan WFH, termasuk penyesuaian pada perangkat daerah yang tetap harus memberikan pelayanan langsung.
“Untuk SKPD yang tidak memungkinkan menerapkan WFH, seperti pelayanan langsung kepada masyarakat di kelurahan, kebinamargaan, dan sektor kesehatan, tetap bekerja seperti biasa. Sementara itu, untuk yang memungkinkan akan diterapkan WFH sesuai hasil pemetaan,” ucap Dedie.
Ia menjelaskan, konsep awal yang disiapkan adalah penerapan satu hari WFH penuh dalam satu minggu, dengan penentuan hari dan unit kerja yang akan diatur dalam Kepwal terbaru.
Selain itu, Pemkot Bogor juga mempertimbangkan langkah-langkah efisiensi pendukung, seperti pembatasan penggunaan listrik, air, dan kendaraan dinas selama penerapan WFH.
“Semua skema sudah dibahas secara detail, namun akan dituangkan dalam Kepwal baru setelah diselaraskan dengan instruksi Pemerintah Pusat. Dalam satu hingga dua hari ke depan, kami harap sudah bisa dirumuskan,” pungkasnya.
Editor: Redaktur TVRINews
