Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan bentrok warga Desa Waiburak dan Desa Narasaosina di Kabupaten Flores Timur yang sempat terjadi akibat klaim hak atas tanah ulayat, tidak berkaitan dengan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTT Linus Lusi menegaskan bentrok antar warga di kedua desa tersebut telah terjadi sejak lama, dan tidak berkaitan dengan pembangunan Kopdes Merah Putih yang merupakan salah satu program unggulan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa.
"Ini adalah konflik antar warga yang sudah berlangsung sangat lama dan turun temurun yang belum terselesaikan hingga sekarang. Masing-masing mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya," kata Linus dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, beredar berita terjadi bentrok hingga menimbulkan korban yang melibatkan warga Desa Waiburak dan Desa Narasaosina, Kabupaten Flores Timur yang dipicu oleh dugaan rencana pemanfaatan lahan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih.
Linus menegaskan bahwa belum ada pembangunan Kopdes Merah Putih di desa tersebut. Dia memastikan bahwa untuk pembangunan Kopdes Merah Putih, harus menggunakan tanah yang statusnya clean and clear dan tidak boleh ada sengketa.
"Kami tidak akan mencari tanah yang berstatus sengketa untuk pembangunan Kopdes Merah Putih," katanya.
Lebih lanjut Linus menegaskan pasca bentrok kedua desa tersebut pihaknya mendapat tugas dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lalaleka dan Wakil Gubernur Johanis Asadoma untuk ke lokasi tersebut bersama Forkompimda ,Ketua DPRD, Kapolres, Perwakilan Kajari, Plt Kesbapol, Sekwan, Perwakilan Kodim,Camat Adonara Timur turun ke desa.
"Sekarang sedang diupayakan proses damai dari pihak yang berkonflik dengan melakukan media yang melibatkan tokoh-tokoh dari kedua desa," kata Linus.
Baca juga: Menko Airlangga: MBG dan KDMP tak terdampak efisiensi anggaran
Baca juga: Pemkab Lamongan distribusikan 60 kendaraan untuk operasional KDKMP
Baca juga: Mensos dorong penerima bansos jadi anggota KDKMP
Baca juga: Menkop: Transformasi penerima bansos jadi upaya pemberdayaan ekonomi
Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTT Linus Lusi menegaskan bentrok antar warga di kedua desa tersebut telah terjadi sejak lama, dan tidak berkaitan dengan pembangunan Kopdes Merah Putih yang merupakan salah satu program unggulan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa.
"Ini adalah konflik antar warga yang sudah berlangsung sangat lama dan turun temurun yang belum terselesaikan hingga sekarang. Masing-masing mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya," kata Linus dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, beredar berita terjadi bentrok hingga menimbulkan korban yang melibatkan warga Desa Waiburak dan Desa Narasaosina, Kabupaten Flores Timur yang dipicu oleh dugaan rencana pemanfaatan lahan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih.
Linus menegaskan bahwa belum ada pembangunan Kopdes Merah Putih di desa tersebut. Dia memastikan bahwa untuk pembangunan Kopdes Merah Putih, harus menggunakan tanah yang statusnya clean and clear dan tidak boleh ada sengketa.
"Kami tidak akan mencari tanah yang berstatus sengketa untuk pembangunan Kopdes Merah Putih," katanya.
Lebih lanjut Linus menegaskan pasca bentrok kedua desa tersebut pihaknya mendapat tugas dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lalaleka dan Wakil Gubernur Johanis Asadoma untuk ke lokasi tersebut bersama Forkompimda ,Ketua DPRD, Kapolres, Perwakilan Kajari, Plt Kesbapol, Sekwan, Perwakilan Kodim,Camat Adonara Timur turun ke desa.
"Sekarang sedang diupayakan proses damai dari pihak yang berkonflik dengan melakukan media yang melibatkan tokoh-tokoh dari kedua desa," kata Linus.
Baca juga: Menko Airlangga: MBG dan KDMP tak terdampak efisiensi anggaran
Baca juga: Pemkab Lamongan distribusikan 60 kendaraan untuk operasional KDKMP
Baca juga: Mensos dorong penerima bansos jadi anggota KDKMP
Baca juga: Menkop: Transformasi penerima bansos jadi upaya pemberdayaan ekonomi
