Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha mengingatkan potensi tekanan terhadap investasi hingga penyerapan tenaga kerja seiring wacana efisiensi anggaran yang kembali digulirkan pemerintah di tengah kenaikan harga minyak akibat eskalasi konflik Amerika Serikat (AS)—Israel dan Iran.
Pasalnya, kenaikan harga minyak dunia yang berkepanjangan berpotensi membengkakkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) sehingga dapat mendorong pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada keputusan akhir mengenai pemangkasan belanja pemerintah sebagai respons terhadap gejolak kenaikan harga minyak global.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, dunia usaha pada prinsipnya memahami langkah efisiensi sebagai respons menjaga disiplin fiskal di tengah tekanan eksternal, terutama lonjakan harga minyak global akibat eskalasi geopolitik.
Menurutnya, kenaikan harga energi memberikan tekanan langsung terhadap APBN, khususnya melalui peningkatan subsidi dan kompensasi energi. Bahkan, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel dapat menambah beban fiskal sekitar Rp6,8 triliun.
“Ini menunjukkan bahwa sensitivitas fiskal Indonesia terhadap harga energi memang cukup tinggi sehingga ruang fiskal dapat tergerus dengan cepat apabila konflik dan tren kenaikan harga minyak berlanjut,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).
Baca Juga
- Purbaya Masih Kaji Pemangkasan Anggaran Belanja Prabowo, Belum Ada Keputusan
- Prabowo Soroti Efisiensi Anggaran di Tengah Tekanan Global, Tegaskan Defisit APBN Dijaga di Bawah 3 Persen
- Belanja Negara Diperketat, Purbaya Siap Pangkas 10% Anggaran Kementerian/Lembaga
Shinta menjelaskan, dalam kondisi tersebut APBN berperan sebagai penyangga (shock absorber) untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Namun, konsekuensinya ruang fiskal menjadi terbatas sehingga penyesuaian belanja tidak terhindarkan.
Dia menambahkan, meskipun porsi belanja pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 15%–16%, dampaknya tetap strategis karena memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang kuat. Oleh karena itu, efisiensi yang menyasar belanja produktif berisiko menimbulkan efek lanjutan terhadap aktivitas investasi dan konsumsi.
Lebih lanjut, Shinta juga menilai kebijakan efisiensi menghadirkan tekanan ganda dari perspektif dunia usaha. Di satu sisi, pelaku usaha menghadapi kenaikan biaya akibat harga energi dan gangguan logistik global.
“Di sisi lain, efisiensi belanja pemerintah, terutama jika menyentuh belanja barang/jasa, proyek, maupun transfer daerah berpotensi menahan aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Menurutnya, kombinasi tekanan biaya dan pelemahan permintaan tersebut dapat memengaruhi keputusan dunia usaha dalam melakukan ekspansi, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja.
Adapun, Apindo menilai sektor yang terkait belanja pemerintah, seperti konstruksi dan infrastruktur, industri bahan bangunan, serta manufaktur berbasis proyek dan jasa pendukung berpotensi terdampak signifikan.
“Manufaktur berbasis proyek serta sektor jasa pendukung juga dapat terdampak melalui penyesuaian volume pekerjaan,” imbuhnya.
Shinta menambahkan pelaku UMKM dalam rantai pasok pemerintah juga merupakan sektor yang rentan, terutama dari sisi arus kas dan keberlanjutan usaha. Dia menilai apabila efisiensi berdampak pada pelemahan daya beli, maka sektor perdagangan dan konsumsi juga berpotensi ikut terpengaruh.
Meski begitu, dia menilai efisiensi anggaran tetap diperlukan untuk menjaga kredibilitas APBN. Asal dilakukan secara selektif dengan tetap mempertahankan belanja yang memiliki multiplier effect tinggi.
Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa mengatakan, dunia usaha memahami langkah pemerintah dalam menjaga defisit tetap terkendali di bawah 3% PDB, terutama di tengah tekanan kenaikan harga energi global.
Kendati demikian, Erwin mengingatkan efisiensi juga perlu dilakukan secara selektif dan terukur agar tidak memicu perlambatan ekonomi.
“Jika [efisiensi belanja] tidak tepat sasaran, terdapat potensi perlambatan aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan belanja pemerintah,” ujar Erwin kepada Bisnis.
Namun, Kadin tak memungkiri bahwa dampak dari efisiensi belanja membuat pelaku usaha berpotensi mengalami penurunan permintaan, tertundanya proyek infrastruktur dan pengadaan, serta tekanan terhadap arus kas, terutama bagi kontraktor dan UMKM yang bergantung pada belanja pemerintah.
“Sektor yang relatif paling terdampak [dari efisiensi anggaran] antara lain konstruksi dan infrastruktur, industri bahan bangunan, jasa pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta transportasi dan logistik yang terkait proyek pemerintah,” terangnya.
Untuk itu, Kadin memandang efisiensi sebaiknya difokuskan pada belanja nonprioritas. Sementara itu, belanja produktif seperti infrastruktur, perlindungan sosial, dan dukungan terhadap dunia usaha tetap dijaga.
Selain itu, sambung dia, percepatan realokasi anggaran ke sektor produktif juga menjadi kunci agar momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu.
“Dunia usaha juga berharap adanya kepastian dan konsistensi kebijakan sehingga pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian strategi secara lebih terukur di tengah dinamika global saat ini,” tutupnya.
