Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana menyesuaikan atau menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat.
Purbaya meyakini APBN masih memiliki bantalan yang cukup kuat untuk menahan gejolak harga minyak mentah global saat ini. Dia menegaskan, fluktuasi harga minyak dunia yang terjadi belakangan ini belum mencapai titik yang membahayakan postur anggaran.
Oleh karena itu, sambungnya, wacana pembatasan kuota maupun kenaikan harga BBM subsidi sama sekali belum masuk dalam radar kebijakan pemerintah.
"Setahu saya tidak ada [penyesuaian kebijakan BBM subsidi]. Nanti kalau saya bilang ada pembatasan, Anda masak lagi 'Purbaya bilang BBM akan dinaikkan'. Tidak. Jadi saya bilang, jangan diganggu dulu anggaran. Ini masih terlalu dini," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Bendahara negara menyoroti bahwa pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) terbaru masih berada di level US$74 per barel. Angka ini memang sedikit meleset dari asumsi makro APBN yang dipatok pada level US$70 per barel.
Kendati demikian, menurut Purbaya, selisih US$4 per barel tersebut dinilai masih sangat terkelola dan tidak menjustifikasi adanya tindakan reaktif dari pemerintah. Purbaya menekankan bahwa perhitungan APBN didasarkan pada rata-rata pergerakan harga sepanjang tahun, bukan lonjakan sesaat.
Baca Juga
- Purbaya Target Bea Keluar Batu Bara Berlaku 1 April 2026
- Filipina Darurat BBM, Purbaya Sebut RI Masih Aman Tapi Mesti Siap-siap
- Purbaya Suntik Rp100 Triliun ke Perbankan untuk Beli SBN Agar Yield Turun
"Untuk ambil tindakan saja sebetulnya sekarang kecepatan. Masih meleset US$4 dibanding dari asumsi US$70. Kenapa ubah cepat-cepat? Tapi tindakan kita tetap menunjukkan bahwa kita lebih hati-hati. Sudah kita hitung semuanya," ujarnya.
Belajar dari Krisis Masa LaluPurbaya beralasan, Indonesia cenderung berhasil menghadapi krisis energi global yang sempat pada 2008—2009, 2014, dan 2020.
Dia mengingatkan pada periode 2008–2009, ketika rata-rata harga minyak dunia melambung hingga kisaran US$130 per barel di tengah hancurnya pasar modal Amerika Serikat akibat krisis subprime mortgage.
Meski ekonomi global alami resesi, ekonomi Indonesia nyatanya tetap mampu mencetak pertumbuhan positif di level 4,6%. Menurut Purbaya, perkembangan tersebut murni buah kebijakan bauran fiskal dan moneter.
"Karena kebijakan fiskal dan moneter yang betul, ekonomi kita tumbuh 4,6% ketika sekeliling kita tumbuhnya negatif, di tengah harga minyak yang setinggi itu," ujar Purbaya.
Keberhasilan tersebut, katanya, kembali teruji pada periode 2012–2014 saat harga minyak bertengger di kisaran US$120 per barel, serta pada era pemulihan pascapandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Dalam semua fase tersebut, Indonesia berhasil menghindari jurang resesi tanpa harus mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi.
Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya berada di pemerintahan selama periode krisis tersebut. Pada 2009, dia berada di think tank yang membantu pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY); 2010—2014; dirinya menjadi staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa; dan 2020 menjadi deputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Ini ada gangguan, tapi kalau kita pintar, kita bisa kendalikan, dan sejarah sudah menunjukkan kita cukup pintar," simpulnya.
