Pemerintah melalui Kemenko PMK memastikan tetap memberlakukan belajar tatap muka bagi seluruh siswa. Kebijakan ini diambil secara tegas untuk mencegah terjadinya learning loss atau penurunan pengetahuan siswa.
Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa situasi global saat ini menjadi momentum percepatan agenda transformasi nasional. Hal tersebut merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu.
Kondisi geopolitik dunia saat ini dianggap sebagai peluang besar untuk mempercepat swasembada pangan. Sektor pendidikan turut menjadi pilar penting guna menjamin kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Pemerintah telah melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Agama. Koordinasi tersebut menghasilkan keputusan untuk menjamin proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa.
"Khusus di bidang pendidikan, sesuai hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag, Menko PMK menyampaikan tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa," ujar Pratikno. Ia menekankan bahwa menjaga kualitas pendidikan jauh lebih utama daripada sekadar menerapkan metode hybrid.
Wacana kombinasi belajar daring dan luring sebelumnya sempat dicanangkan bagi sistem pembelajaran siswa. Namun, pemerintah menilai bahwa pembelajaran secara daring bukan merupakan sebuah urgensi untuk saat ini.
Presiden Prabowo memberikan prioritas yang sangat luar biasa terhadap penguatan sektor pendidikan nasional. Program strategis meliputi revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga pembangunan Sekolah Unggul Garuda.
“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” pungkas Pratikno.
Pemerintah juga tengah mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di seluruh jajaran birokrasi. Langkah ini mencakup peningkatan kinerja aparatur serta efisiensi penggunaan anggaran di segala bidang.
Kebijakan pemangkasan terhadap perjalanan dinas yang bersifat non-esensial kini mulai diberlakukan secara ketat. Pemerintah juga mendorong optimalisasi pertemuan rapat melalui platform daring untuk menghemat pengeluaran negara.
Penerapan Flexible Working Arrangement atau FWA akan dilakukan secara terukur sebagai bagian transformasi kerja. Sistem kerja ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan tetap produktif.
Baca Juga: Efisiensi Energi vs Pendidikan, DPR Tolak Sekolah Daring karena Risiko Learning Loss
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat tetap diperkuat melalui cara-cara yang lebih cerdas dan modern. Transformasi ini bertujuan untuk mendukung akselerasi pembangunan nasional yang jauh lebih berkeadilan.
Sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Pemerintah optimis bahwa langkah efisiensi ini akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di masa depan.
