Menimbang Ulang Politik Anggaran Pendidikan: Pelajaran dari Sulteng untuk Sulsel

Oleh: Adri Fadhli
Ketua LMND Sulsel

Langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam memperluas program beasiswa hingga menjangkau mahasiswa di luar wilayah administratifnya menghadirkan satu pesan penting dalam tata kelola pembangunan daerah: investasi pada manusia tidak mengenal batas geografis.

Kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kota Palopo pada Maret 2026 menjadi penanda bahwa pendidikan ditempatkan sebagai prioritas strategis. Melalui program “Berani Cerdas”, Sulteng mengalokasikan anggaran yang tidak kecil untuk memastikan warganya tetap dapat mengakses pendidikan tinggi, bahkan ketika harus menempuh studi di luar daerah.

Kebijakan ini tidak hanya berbicara tentang angka anggaran, tetapi juga tentang arah keberpihakan. Dalam konteks pembangunan modern, keberanian mengalokasikan sumber daya pada pendidikan merupakan indikator penting dari visi jangka panjang sebuah pemerintahan.

Di titik inilah perbandingan dengan Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi relevan, bukan dalam kerangka kompetisi semata, melainkan sebagai ruang refleksi. Sebagai salah satu provinsi dengan kapasitas fiskal besar di kawasan timur Indonesia, Sulsel memiliki peluang yang sangat luas untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan.

Sulsel sendiri bukan tanpa sejarah. Pada periode sebelumnya, kebijakan pendidikan gratis pernah menempatkan daerah ini sebagai rujukan nasional. Program tersebut menunjukkan bahwa dengan kemauan politik yang kuat, pendidikan dapat menjadi sektor unggulan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Namun, tantangan pembangunan selalu bergerak dinamis. Kebutuhan generasi hari ini tidak lagi cukup dijawab dengan pendekatan yang sama seperti masa lalu. Akses terhadap pendidikan tinggi, dukungan pembiayaan berkelanjutan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi isu yang semakin mendesak.

Karena itu, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan bukanlah apakah suatu daerah telah memiliki program pendidikan, melainkan sejauh mana politik anggaran benar-benar mencerminkan prioritas tersebut.

Anggaran publik pada dasarnya adalah dokumen politik. Ia merekam pilihan-pilihan strategis pemerintah: sektor mana yang diprioritaskan, kelompok mana yang dilindungi, dan masa depan seperti apa yang ingin dibangun. Ketika alokasi untuk pendidikan belum menempati posisi yang signifikan, maka ada ruang yang perlu diperkuat.

Belajar dari praktik yang dilakukan Sulteng, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam memperkuat kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

Pertama, peningkatan alokasi anggaran beasiswa secara bertahap dan terukur, sehingga mampu menjangkau lebih banyak mahasiswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi.

Kedua, pengembangan skema pembiayaan pendidikan yang adaptif, baik berbasis kebutuhan maupun prestasi, guna memastikan tidak ada potensi generasi muda yang terhambat karena keterbatasan ekonomi.

Ketiga, perluasan kemitraan dengan perguruan tinggi, tidak hanya di dalam daerah tetapi juga lintas wilayah, sebagai bagian dari strategi memperluas akses dan kualitas pendidikan.

Keempat, penguatan investasi pada riset dan pengembangan sumber daya manusia, yang dalam jangka panjang akan menentukan daya saing daerah.

Penting untuk ditekankan bahwa dorongan ini bukanlah bentuk perbandingan yang menegasikan capaian daerah lain, melainkan upaya membangun ruang belajar bersama antarprovinsi. Setiap daerah memiliki konteks dan tantangannya masing-masing, namun praktik baik dapat menjadi inspirasi yang berharga.

Pada akhirnya, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dari sejauh mana kualitas manusianya berkembang. Jalan, pelabuhan, dan gedung dapat dibangun dalam hitungan tahun, tetapi membangun manusia membutuhkan komitmen yang konsisten dan berkelanjutan.

Di tengah kompetisi global yang semakin ketat, keberanian untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Dan dari sana, masa depan sebuah daerah sesungguhnya sedang ditentukan. (*/)