Pemerintah pusat akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah mengenai kesiapan layanan vital yang tetap berjalan pada wacana kerja dari rumah (work from home/WFH).
Hal tersebut diungkapkan Muhammad Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Dia mengatakan, Pemerintah sudah berpengalaman dalam penerapan skema WFH saat Pandemi COVID-19 yang dinilai berjalan lancar.
“No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” ucap Tito seperti dikutip dari Antara.
Kementerian dan lembaga terkait, lanjutnya, sudah mendiskusikan dan menyampaikan masukan terkait wacana WFH tersebut. Namun, hasil rapat akan disampaikan setelah Prabowo Subianto Presiden telah menerima laporannya.
Mendagri menambahkan, salah satu skema yang diajukan adalah satu hari WFH dalam satu pekan.
“Tapi hari apa yang akan diambil biar nanti yang memutuskan, nantikan hasil rapat kemarin akan dilaporkan ke Presiden,” katanya.
Untuk diketahui, rencana kebijakan WFH usai Lebaran disampaikan pemerintah guna mengupayakan penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Pada Sabtu (21/3/2026), Airlangga Hartarto Meneteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan, kebijakan tersebut berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mengimbau sektor swasta untuk turut menerapkannya.(ant/vve/rid)
