Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemerintah di tengah tekanan global menuai sorotan publik. Pemangkasan anggaran di sektor keselamatan transportasi dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius, mulai dari meningkatnya angka kecelakaan hingga ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Djoko Setijowarno Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai, kebijakan tersebut melampaui batas efisiensi dan mulai mengancam keselamatan publik.
Menurutnya, tekanan terhadap anggaran negara tidak lepas dari situasi global, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan minyak dunia.
Kondisi itu memaksa Pemerintah melakukan penyesuaian fiskal, termasuk memangkas anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga.
Namun, Djoko mengingatkan, pemangkasan di sektor keselamatan transportasi bukanlah langkah yang tepat karena menyangkut nyawa manusia.
“Memotong anggaran keselamatan transportasi bukan sekadar efisiensi di atas kertas, tetapi sebuah perjudian terhadap keselamatan publik. Ini bisa menjadi bom waktu di jalan raya,” kata Djoko dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).
Dia menjelaskan, dampak kebijakan tersebut sudah mulai terasa di lapangan. Salah satunya, menurunnya intensitas pengawasan kendaraan melalui kegiatan ramp check atau uji kelaikan jalan.
Tanpa pengawasan rutin, kendaraan yang tidak layak beroperasi tetap melaju di jalan raya.
Kondisi itu diperparah dengan berkurangnya pemeliharaan fasilitas keselamatan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, hingga penerangan jalan umum.
Jalan yang minim rambu dan pencahayaan dinilai meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada malam hari.
“Ketika keselamatan dianggap sebagai beban biaya, bukan investasi, maka setiap perjalanan masyarakat berubah menjadi risiko yang tidak terukur,” tegasnya.
Selain itu, pengurangan anggaran juga berdampak pada melemahnya penindakan terhadap pelanggaran di jalan raya, khususnya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).
Menurut Djoko, pembiaran terhadap praktik ini tidak hanya merusak infrastruktur jalan, tetapi juga meningkatkan potensi kecelakaan fatal.
Dia menambahkan, jalan yang rusak akibat beban berlebih akan memperbesar risiko bagi pengguna jalan lain, terutama pengendara sepeda motor yang menjadi kelompok paling rentan.
Tidak hanya itu, aspek sumber daya manusia juga turut terdampak. Djoko menyoroti berkurangnya program pendidikan dan pelatihan bagi pengemudi transportasi umum dan barang akibat keterbatasan anggaran.
Padahal, faktor manusia menjadi salah satu penentu utama keselamatan transportasi. Tanpa pelatihan yang memadai, pengemudi cenderung mengandalkan insting dalam berkendara, yang justru meningkatkan potensi kecelakaan.
“Kita berisiko kehilangan garda terdepan keselamatan jalan jika pelatihan dan sertifikasi pengemudi diabaikan,” katanya.
Lebih jauh, Djoko menilai kebijakan pemangkasan anggaran keselamatan justru dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang.
Biaya penanganan kecelakaan, mulai dari santunan korban, perawatan medis, hingga perbaikan infrastruktur, dinilai jauh lebih mahal dibandingkan biaya pencegahan.
Data kepolisian menunjukkan, mayoritas korban kecelakaan berada pada usia produktif, yakni 17 hingga 45 tahun.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada keluarga korban, tetapi juga mengurangi produktivitas ekonomi nasional.
“Kehilangan nyawa di usia produktif bukan sekadar angka statistik, tetapi hilangnya motor penggerak ekonomi bangsa,” ungkapnya.
Berdasarkan data Pusiknas Polri sepanjang 2025, kecelakaan lalu lintas didominasi oleh pengendara sepeda motor dengan persentase mencapai 76,6 persen. Sementara itu, kelompok usia 26 hingga 45 tahun menjadi korban terbanyak.
Djoko juga menyoroti dampak sosial dari menurunnya standar keselamatan transportasi. Ia menilai meningkatnya kecelakaan dapat menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum.
Jika kondisi ini terus berlanjut, masyarakat berpotensi beralih ke moda transportasi lain yang belum tentu lebih aman, atau bahkan mengalami keterbatasan mobilitas, terutama di daerah terpencil.
“Jika transportasi umum tidak lagi dipercaya karena faktor keselamatan, maka masyarakat di daerah bisa semakin terisolasi secara ekonomi dan sosial,” jelasnya.
Dalam konteks pembangunan nasional, Djoko menegaskan bahwa keselamatan transportasi merupakan fondasi penting yang tidak boleh diabaikan.
Dia mengingatkan, berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia akan sia-sia jika aspek keselamatan tidak terjamin.
Program-program seperti peningkatan gizi dan pendidikan, menurutnya, tidak akan memberikan hasil maksimal jika masyarakat masih menghadapi risiko tinggi dalam mobilitas sehari-hari.
“Anggaran keselamatan harus dilihat sebagai investasi kemanusiaan. Tanpa itu, kita mempertaruhkan masa depan generasi bangsa di jalan raya,” tegasnya.
Djoko juga mengingatkan, negara memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin keselamatan transportasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dia menilai, keselamatan tidak dapat diukur semata-mata dengan nilai anggaran. Nyawa manusia, kata dia, tidak bisa digantikan dengan surplus anggaran atau efisiensi fiskal.
Karena itu, Djoko mendorong Pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran di sektor keselamatan transportasi.
Menurutnya, efisiensi tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menyentuh aspek yang berisiko langsung terhadap keselamatan publik.
“Efisiensi boleh dilakukan, tetapi jangan sampai mengorbankan keselamatan. Nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan penghematan anggaran,” pungkasnya.(faz/rid)
