JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai langkah Letjen TNI Yudi Abrimantyo yang melepaskan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), harus ditindaklanjuti dengan pertanggungjawaban hukum.
Hal itu disampaikan Usman dalam webinar bertajuk “Dari UU TNI ke Air Keras: Menguak Dalang dan Jaringan Kekuasaan di Balik Serangan terhadap Andrie Yunus”, Rabu (25/3/2026).
“Letjen Yudi disebut menyerahkan jabatannya, tapi juga ada kabar dicopot. Ini belum jelas, apakah dicopot atau diserahkan,” kata Usman.
Menurutnya, langkah tersebut justru menunjukkan kelemahan proses hukum di lingkungan militer yang dinilai belum sepenuhnya independen dan objektif seperti peradilan umum.
Usman menilai penyerahan jabatan tidak cukup sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Kalaupun benar ia menyerahkan jabatannya, itu tidak cukup. Kita perlu mempertanyakan, pertanggungjawaban apa yang dimaksud?” ujarnya.
Ia mempertanyakan apakah yang dimaksud adalah pertanggungjawaban moral, institusional, atau justru hukum.
Baca Juga:Raja Abdullah II: Yordania Rumah Kedua bagi Prabowo“Kalau pertanggungjawaban hukum, apakah ia akan dihadapkan pada proses hukum? Apakah dinonaktifkan dari jabatannya atau bahkan dari kedinasan militernya agar proses hukum berjalan leluasa? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab,” tegasnya.
Usman menegaskan, publik berhak mengetahui fakta di balik kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
“Apa peran Kepala BAIS dalam peristiwa ini? Apakah ada perintah? Jika iya, atas dasar apa?” katanya.
Ia menambahkan, penyerahan jabatan tidak boleh hanya menjadi simbol tanpa diikuti pengungkapan fakta yang sebenarnya.
“Tidak cukup hanya menunjukkan seolah-olah ada tanggung jawab tanpa mengungkap kebenaran di balik peristiwa tersebut,” pungkasnya.
