Antalya, Turki (ANTARA) - Indonesia menerima pendanaan 100 juta dolar AS dari Norwegia untuk keberhasilan menurunkan emisi karbon dari deforestasi pada 2021-2023 melalui mekanisme Result Based Contribution (RBC) yang ke-5 dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki, Kamis.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan kemitraan dengan Norwegia menunjukkan bagaimana kerja sama internasional dapat menurunkan emisi karbon.
“Indonesia mencapai pengurangan emisi yang terukur dan terverifikasi, sementara Norwegia mengakui pencapaian ini melalui kontribusi berbasis hasil yang mendukung implementasi lebih lanjut,” katanya.
Melalui mekanisme kontribusi berbasis hasil, Norwegia sebelumnya telah menyalurkan dana total hingga 216 juta dolar AS untuk pengakuan atas pengurangan emisi terverifikasi di Indonesia pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forest and Other Land Use/FOLU).
Baca juga: Indonesia-Norwegia sepakat kontrak perdagangan karbon pertama di COP31
“Pendanaan berbasis hasil adalah penting karena mengakui pencapaian nyata sambil memberikan dukungan untuk mempertahankan dan memperluas kemajuan,” katanya.
Hashim menambahkan Indonesia menghargai kontribusi finansial Norwegia, sebagai wakil dari kepercayaan pada upaya Indonesia menurunkan emisi karbon.
Ia juga menantikan pendalaman kemitraan dengan Norwegia untuk keberlanjutan hutan, masyarakat, dan iklim global.
“Hutan kita lebih dari sekadar sumber daya alam, itu adalah warisan kita, tanggung jawab kita, dan warisan yang harus kita lindungi untuk generasi mendatang,” kata Hashim.
Sementara itu Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland mengucapkan terima kasih pada Indonesia atas deforestasi pada 2021-2023 yang dinilainya sebagai deforestasi terendah dalam sejarah.
Baca juga: Menteri LH: Penjualan ke Norwegia bukti mutu karbon RI dipercaya
“Karena ini tidak terjadi begitu saja. Ini adalah hasil dari kebijakan yang ambisius, kepemimpinan yang kuat, dan komitmen yang berkelanjutan, dan Indonesia telah menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika ambisi diimbangi dengan tindakan,” katanya.
Ia menilai insentif berbasis hasil merupakan mekanisme yang sangat penting, karena ketika perlindungan hutan membuahkan hasil, setiap pihak akan lebih mudah untuk melakukannya.
Pendanaan yang dilakukan Norwegia diharapkan dapat mendukung komitmen Indonesia untuk menjadikan hutan dan lahan sebagai penyerap karbon bersih, dengan melibatkan masyarakat adat.
“Kami memuji upaya Indonesia untuk memperkuat peran masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai penjaga hutan negara tersebut. Komitmen Indonesia untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat selama empat tahun ke depan juga merupakan langkah penting, dan ini akan memperkuat hak masyarakat adat dalam mendukung hutan, konservasi, dan aksi iklim,” katanya.
Baca juga: Indonesia luncurkan Program ART Trees untuk 9 provinsi di COP31
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan kemitraan dengan Norwegia menunjukkan bagaimana kerja sama internasional dapat menurunkan emisi karbon.
“Indonesia mencapai pengurangan emisi yang terukur dan terverifikasi, sementara Norwegia mengakui pencapaian ini melalui kontribusi berbasis hasil yang mendukung implementasi lebih lanjut,” katanya.
Melalui mekanisme kontribusi berbasis hasil, Norwegia sebelumnya telah menyalurkan dana total hingga 216 juta dolar AS untuk pengakuan atas pengurangan emisi terverifikasi di Indonesia pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forest and Other Land Use/FOLU).
Baca juga: Indonesia-Norwegia sepakat kontrak perdagangan karbon pertama di COP31
“Pendanaan berbasis hasil adalah penting karena mengakui pencapaian nyata sambil memberikan dukungan untuk mempertahankan dan memperluas kemajuan,” katanya.
Hashim menambahkan Indonesia menghargai kontribusi finansial Norwegia, sebagai wakil dari kepercayaan pada upaya Indonesia menurunkan emisi karbon.
Ia juga menantikan pendalaman kemitraan dengan Norwegia untuk keberlanjutan hutan, masyarakat, dan iklim global.
“Hutan kita lebih dari sekadar sumber daya alam, itu adalah warisan kita, tanggung jawab kita, dan warisan yang harus kita lindungi untuk generasi mendatang,” kata Hashim.
Sementara itu Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland mengucapkan terima kasih pada Indonesia atas deforestasi pada 2021-2023 yang dinilainya sebagai deforestasi terendah dalam sejarah.
Baca juga: Menteri LH: Penjualan ke Norwegia bukti mutu karbon RI dipercaya
“Karena ini tidak terjadi begitu saja. Ini adalah hasil dari kebijakan yang ambisius, kepemimpinan yang kuat, dan komitmen yang berkelanjutan, dan Indonesia telah menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika ambisi diimbangi dengan tindakan,” katanya.
Ia menilai insentif berbasis hasil merupakan mekanisme yang sangat penting, karena ketika perlindungan hutan membuahkan hasil, setiap pihak akan lebih mudah untuk melakukannya.
Pendanaan yang dilakukan Norwegia diharapkan dapat mendukung komitmen Indonesia untuk menjadikan hutan dan lahan sebagai penyerap karbon bersih, dengan melibatkan masyarakat adat.
“Kami memuji upaya Indonesia untuk memperkuat peran masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai penjaga hutan negara tersebut. Komitmen Indonesia untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat selama empat tahun ke depan juga merupakan langkah penting, dan ini akan memperkuat hak masyarakat adat dalam mendukung hutan, konservasi, dan aksi iklim,” katanya.
Baca juga: Indonesia luncurkan Program ART Trees untuk 9 provinsi di COP31
