Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komandan Angkatan Darat Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), Mohammad Karami, menegaskan bahwa pasukannya berada dalam kondisi siap tempur penuh untuk menghadapi kemungkinan invasi darat dari Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa, 24 Maret 2026, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat.
Dalam pernyataannya yang dikutip oleh Fars News Agency, Karami menyebut bahwa kekuatan militer Iran saat ini berada pada puncak kesiapan, baik dari sisi moral maupun kemampuan operasional. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk ancaman dari pihak luar, termasuk dari AS dan sekutunya, akan mendapatkan respons tegas yang bersifat menghancurkan.
Karami juga menekankan bahwa kesiapan tersebut tidak hanya bersifat teknis militer, tetapi juga didukung oleh faktor ideologis dan dukungan rakyat. Ia menyebut bahwa semangat pasukan dipengaruhi oleh kepemimpinan revolusi serta keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dalam konteks ini, IRGC memainkan peran penting sebagai salah satu pilar utama pertahanan Iran yang memiliki mandat tidak hanya menjaga keamanan nasional, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai revolusi.
Sebagai kekuatan militer elit, IRGC dikenal memiliki berbagai kemampuan strategis, termasuk dalam operasi pertahanan asimetris. Mereka mengoperasikan jaringan fasilitas militer bawah tanah yang sering disebut sebagai “kota rudal”, yang dirancang untuk melindungi dan menyembunyikan persenjataan dari serangan udara. Selain itu, IRGC juga memiliki unit drone canggih serta sistem peluncur roket bergerak yang memungkinkan serangan cepat terhadap target musuh, baik di dalam maupun luar wilayah Iran.
Dalam beberapa pekan terakhir, Iran dilaporkan meningkatkan kesiapan militernya di sejumlah wilayah strategis, terutama di perbatasan dengan Irak serta di kawasan selatan yang berdekatan dengan Selat Hormuz. Kawasan ini merupakan jalur vital perdagangan minyak dunia, sehingga setiap potensi konflik di wilayah tersebut dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi global.
Di sisi lain, laporan dari The Jerusalem Post menyebut bahwa AS tengah mempertimbangkan opsi operasi militer darat untuk menguasai Pulau Kharg. Pulau ini merupakan salah satu pusat ekspor minyak utama Iran, sehingga memiliki nilai strategis yang tinggi dalam dinamika konflik kedua negara.
Informasi tersebut diperkuat oleh laporan Axios yang menyebut bahwa Presiden AS, Donald Trump, mempertimbangkan langkah tersebut sebagai bagian dari strategi untuk menekan Iran, khususnya terkait isu kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Dalam beberapa waktu terakhir, ketegangan di jalur pelayaran ini memang meningkat, dengan kekhawatiran akan gangguan distribusi energi global.
Seorang pejabat militer AS yang tidak disebutkan namanya juga mengungkapkan bahwa Washington telah mempercepat pengerahan pasukan ke kawasan Timur Tengah. Ribuan personel dari Angkatan Laut dan Korps Marinir dilaporkan telah disiagakan untuk menghadapi berbagai kemungkinan skenario, termasuk operasi militer terbatas maupun skala besar.
Namun, rencana tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan di dalam negeri AS. Salah satunya datang dari Joe Kent, mantan pejabat kontraterorisme yang menilai bahwa pengerahan pasukan ke Pulau Kharg berisiko tinggi. Dalam wawancara dengan The Washington Post, Kent menyebut bahwa langkah tersebut justru dapat menjebak pasukan AS dalam posisi rentan terhadap serangan Iran.
Ia memperingatkan bahwa Iran memiliki kemampuan militer yang cukup untuk menyerang target di wilayah terbatas seperti pulau, terutama dengan penggunaan drone dan rudal jarak menengah. Menurutnya, skenario tersebut dapat menciptakan situasi di mana pasukan AS menjadi target empuk tanpa ruang manuver yang cukup.
Sementara itu, dinamika politik juga menunjukkan adanya perbedaan narasi antara kedua negara. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi yang konstruktif dengan Iran terkait upaya meredakan ketegangan di kawasan. Ia bahkan mengumumkan penundaan sementara rencana serangan terhadap infrastruktur energi Iran selama lima hari sebagai bentuk itikad baik.
Dalam pernyataannya di media sosial Truth Social, Trump menyebut bahwa pembicaraan yang berlangsung menunjukkan perkembangan positif dan berpotensi mengarah pada penyelesaian konflik secara menyeluruh. Ia juga menginstruksikan Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk menahan diri dari aksi militer selama periode tersebut.
Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh pejabat tinggi Iran. Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat. Ia menyebut pernyataan tersebut sebagai informasi yang tidak benar dan diduga bertujuan memengaruhi pasar global, khususnya sektor minyak dan keuangan.
Ghalibaf juga menegaskan bahwa Iran tetap berada dalam posisi tegas menghadapi tekanan eksternal. Ia menyatakan bahwa masyarakat Iran menginginkan respons yang kuat terhadap setiap bentuk agresi, dan seluruh pejabat negara berada dalam satu garis komando untuk mempertahankan kepentingan nasional.
Situasi ini menunjukkan bahwa ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat masih berada pada fase yang sangat dinamis dan berpotensi berkembang lebih jauh. Di satu sisi, terdapat sinyal diplomasi yang mencoba meredakan konflik, namun di sisi lain, langkah-langkah militer justru terus diperkuat oleh kedua belah pihak.
Pengamat hubungan internasional menilai bahwa kondisi ini mencerminkan strategi “tekanan maksimum” yang masih digunakan oleh kedua negara, baik melalui jalur militer maupun politik. Ketidakpastian yang terus berlangsung juga meningkatkan kekhawatiran akan potensi konflik terbuka yang dapat berdampak luas, tidak hanya bagi kawasan Timur Tengah tetapi juga bagi stabilitas global secara keseluruhan.
Dengan meningkatnya aktivitas militer dan retorika keras dari kedua pihak, dunia internasional kini menaruh perhatian besar terhadap perkembangan situasi ini. Banyak pihak berharap agar jalur diplomasi tetap menjadi pilihan utama guna menghindari eskalasi konflik yang lebih besar di masa mendatang.
