Pendaftaran Taruna Akpol sampai 30 Maret 2026, Cek Syarat hingga Cara Verifikasi Offline

Ilustrasi Rekrutmen Polri. Polri membuka penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2026 sampai dengan 30 Maret 2026. (Sumber: Tangkapan Layar Laman Rekrutmen Polri)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Polri membuka penerimaan Taruna/i Akademi Kepolisian atau Akpol Tahun Anggaran 2026 sampai dengan 30 Maret 2026. 

Manurut informasi dari laman resmi rekrutmen Polri, ini merupakan penerimaan calon perwira untuk menjadi Perwira Pertama Polri dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) melalui pendidikan pembentukan Taruna/i Akpol. 

Jumlah peserta didik sesuai DIPA adalah 300 orang dengan buka pendidikan pada 1 Agustus 2026. 

Kemudian lama pendidikan adalah 3 tahun dengan tempat pendidikan di Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah. 

Lalu, ujian atau pemeriksaan penerimaan Taruna/i Akpol diselenggarakan di tingkat daerah oleh Panitia Daerah (Panda) di Polda dan di tingkat pusat oleh Panitia Pusat (Panpus) di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah. 

Berikut rincian syarat sampai timeline seleksi calon Taruna/i Akpol. 

Baca Juga: Ito Sumardi Sebut Tim Reformasi Polri Sudah Buat Konsep Do and Don't, Tapi Belum Tersosialisasi

Syarat Umum 

• warga Negara Indonesia (pria atau wanita);
• beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan);
• berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri;
• tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan dan wajib melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
• berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Baca Juga: Said Didu Bicara Reformasi Polri hingga Oligarki Terkait Pertemuan dengan Presiden Prabowo

Syarat Khusus 

a. pria/wanita, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, dan belum pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;

b. berijazah serendah-rendahnya SMA/MA (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C). Untuk lulusan SMA/MA jurusan IPA/IPS dan lulusan SMA/MA dengan Kurikulum Merdeka dibuktikan dengan ijazah dari Kemendikdasmen dan lulusan PDF/SPM dibuktikan dengan ijazah dari Kemenag dengan ketentuan sebagai berikut:

1) nilai kelulusan rata-rata untuk:

• lulusan tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata ijazah minimal 75,00 atau B bagi yang menggunakan alfabet (A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59);
• lulusan tahun 2026 akan ditentukan kemudian.

2) nilai kelulusan rata-rata khusus Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya untuk:

• lulusan tahun 2021 - 2025 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau C bagi yang menggunakan alfabet;
• lulusan tahun 2026 akan ditentukan kemudian.

3) bagi lulusan tahun 2026 (yang masih kelas XII) pada saat mendaftar dengan nilai rapor ratarata semester V kelas XII minimal 80,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet, khusus
untuk Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya dengan nilai rapor ratarata semester V kelas XII minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet;

4) bagi peserta yang berumur 16 sampai dengan kurang 17 tahun dengan ketentuan sebagai
berikut:

• bagi lulusan tahun 2026 (yang masih kelas XII) pada saat mendaftar dengan nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet, dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet, serta melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500;
• bagi lulusan tahun 2025 atau sebelumnya menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet, dan memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet, serta melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500.

5) bagi pendaftar dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) pada pondok pesantren memiliki nilai kelulusan rata-rata hasil Imtihan Wathioni (Ujian Standar Nasional) atau ujian akhir Muadalah, dengan nilai akhir kelulusan rata-rata minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet.

Baca Juga: Soal Reformasi Polri, Presiden: Polisi yang Baik Tuntutan Rakyat, Bukan Selera Pimpinan

c. berumur minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan;

d. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

• pria: 165 (seratus enam puluh lima) cm;
• wanita: 163 (seratus enam puluh tiga) cm.

e. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan;

f. tidak bertato dan tidak memiliki tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat; 

g. bagi peserta calon Taruna/i Akpol yang telah gagal/TMS dalam proses tes karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak dapat mendaftar kembali;

h. bagi peserta yang telah gagal/TMS di tahapan tes PMK dengan temuan khusus pada tahun sebelumnya tidak dapat mendaftar kembali;

i. bagi peserta calon Taruna/i Akpol yang diberhentikan dari proses pendidikan pembentukan TNI/Polri atau Sekolah Kedinasan lainnya tidak dapat mendaftar;

j. mantan Taruna/i atau Siswa/i yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar;

k. dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda;

l. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;

m. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek (pedophilia, necrophilia, lesbian, gay, biseksual, atau bestiality) dan penyimpangan seksual seperti transgender; 

n. membuat surat pernyataan bermaterai, untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum;

o. membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI pada semua bidang tugas kepolisian, ditandatangani oleh peserta dan diketahui orang tua/wali;

p. membuat surat pernyataan bermaterai, untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses tes penerimaan, yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali; 

q. bagi calon Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2026 yang berusaha menggunakan sponsor/koneksi dengan cara menghubungi lewat telepon/surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia/pejabat yang berwenang melalui orang tua/wali/keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi;

r. bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Kemendikdasmen;

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV