JAKARTA, KOMPAS – Upaya pemulihan kawasan terdampak bencana hidrometorologi terus berlangsung di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Pemerintah daerah yang wilayahnya tidak terdampak terlalu parah diminta ikut membantu wilayah lain yang dampak bencananya lebih berat. Bantuan itu berwujud alokasi sebagian anggaran dari tambahan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat.
Kebijakan penambahan transfer kas daerah ditempuh pemerintah pusat sebagai dorongan guna mempercepat pemulihan bencana pada tiga provinsi tersebut. Total yang dianggarkan pemerintah senilai Rp 10,6 triliun. Anggaran diterima semua daerah dari tiga provinsi tersebut walaupun tidak semua daerah mengalami dampak bencana yang cukup signifikan. Bahkan, ada daerah yang dampaknya ringan tetapi memperoleh jumlah anggaran lebih besar.
“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memberikan tambahan ini sebetulnya untuk menangani bencana, termasuk membantu daerah lain. Sehingga, saya mengimbau (kepala daerah) untuk bisa menghibahkan (bantuan),” kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat memaparkan upaya percepatan pemulihan dampak bencana Sumatera-Aceh, di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Berdasarkan hasil pemetaannya, Tito mencatat sedikitnya ada delapan daerah yang dinilai bisa memberikan bantuan karena dampak bencananya relatif ringan. Seluruh daerah itu bertempat di wilayah Sumatera Utara, yakni Medan, Deli Serdang, Simlaungun, Asahan, Serdang Bedagai, Labuhan Batu Selatan, Pematang Siantar, dan Labuhan Batu. Adapun besaran bantuan yang dialokasinkan nilainya berbeda-beda, mulai dari Rp 25 miliar, Rp 30 miliar, hingga Rp 50 miliar per daerah.
Sejauh ini, ungkap Tito, baru ada tiga daerah yang menyatakan komitmennya untuk ikut memberikan bantuan. Ketiga daerah itu adalah Simalungun, Asahan, dan Pematang Siantar. Ia berharap agar kepala daerah lainnya tergerak untuk mengulurkan bantuan serupa. Baginya, skema kolaborasi semacam itu bakal meringankan daerah-daerah dengan dampak parah yang menghadapi masalah keterbatasan anggaran seperti Aceh Tamiang.
"Kami harapkan daerah-daerah yang (terdampak) berat ini mereka punya tambahan anggaran supaya mereka bisa bekerja menyelesaikan masalah," ujar Tito.
Tito menyatakan telah mengeluarkan surat edaran guna mendorong mekanisme penyaluran bantuan itu. Ia menjelaskan, nantinya anggaran bantuan itu dimasukkan dalam pos belanja tak terduga pemerintah. Menurutnya, cara pengalokasian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup dengan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Tanpa ada persetujuan. Karena, kalau enggak, deadlock kadang-kadang. Tarik menarik kepentingan ini. Padahal, tujuannya adalah menangani bencana secepat mungkin,” kata Tito, yang didapuk menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera itu.
Imbas dari bencana itu, sebut Tito, jumlah warga yang sempat mengungsi mencapai 2,1 juta orang. Dari waktu ke waktu, jumlah warga yang mengungsi terus berkurang. Jika merujuk data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah warga yang masih mengungsi di tenda mencapai 171 orang.
Untuk itu, lanjut Tito, pemerintah terus berusaha mempercepat pembangunan hunian sementara sembari melakukan pembersihan wilayah-wilayah yang masih terdampak lumpur. Tetapi, ia mengaku, langkah yang ditempuhnya tidak mudah. Ada sebagian warga yang justru menginginkan langsung dibangunkan hunian tetap.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah bekerja mulai dari BNPB, kemudian Danantara yang membangunkan Huntara, Kementerian PU, TNI, Polri, juga dari Pemda yang sudah bekerja keras,” kata Tito.
Setidaknya ada tiga skema bantuan yang disiapkan pemerintah ihwal kerusakan rumah. Bagi yang rumahnya rusak ringan, setiap orang memperoleh uang kompensasi senilai Rp 15 juta, uang perabotan Rp 3 juta, dan uang ekonomi senilai Rp 5 juta. Warga yang rumahnya rusak sedang mendapatkan uang kompensasi senilai Rp 30 juta, sedangkan kerusakan berat memperoleh Rp 60 juta.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, saat ini, status kebencanaan dari tiga provinsi itu telah memasuki tahap transisi darurat menuju pemulihan. Ia menyampaikan, masa transisi itu akan berakhir pada 30 Maret 2026 dan dilanjutkan ke tahap rehabilitasi konstruksi pada 1 April 2026.
“Dalam ilmu kebencanaan, rehabilitasi konstruksi itu dimulai dengan pembangunan hunian tetap. Tetapi, karena masyarakat sudah sangat ingin dibangunkan huntap (hunian tetap), makanya walaupun masih tahap transisi, kita sudah membangunkan huntap,” kata Suharyanto.
Sehubungan dengan tahapan kebencanaan itu, sebut Suharyanto, anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan baru stimulan bagi korban dengan kategori rumah rusak ringan dan rusak sedang. Untuk para korban yang rumahnya rusak berat, pihaknya masih terus melakukan pendataan. Adapun menurut rencana terdapat sekitar 36.000 huntap yang kelak akan dibangun dengan skema yang telah ditentukan pemerintah.
“Tentu saja nanti kami akan memberikan petunjuk teknis untuk pembangunan rumah agar lebih layak atau bisa tahan ketika digunakan penyintas demi kehidupan yang lebih baik. Beberapa batasan yang kami sampaikan, misalnya, penggunaan besi beton. Jadi, walaupun dibangun perorangan, tidak dibangun secara sembarangan.” kata Suharyanto.
