JAKARTA, KOMPAS - Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengambil posisi mendukung program prioritas pemerintah. Agenda pertama setelah pelantikan pimpinan-pimpinan baru adalah rapat membahas cara mengoptimalkan sektor keuangan dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung program prioritas pemerintah.
"Pertama, tentu saja target kita adalah menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, kemudian yang berikutnya adalah memulihkan kepercayaan publik ini," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi usai mengucap sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung Prof Sunarto di kantor MA, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Upacara pengucapan sumpah jabatan DK OJK berlangsung tertutup untuk media massa itu sesuai Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2026. Ketua Mahkamah Agung Prof Sunarto mempersilakan DK OJK mengucapkan sumpah secara bersama-sama setelah didahului lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Agenda pertama DK OJK setelah pelantikan, menurut Friderica yang biasa dipanggil Kiki, adalah menggelar rapat untuk membahas cara mengoptimalkan sektor keuangan dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung program prioritas pemerintah.
Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki sejumlah program prioritas. Di antaranya adalah Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah. Program-program ini membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.
Kiki belum menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana cara OJK mendukung program-program tersebut. Hal yang pasti, sesuai UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
Tujuan lainnya adalah mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
OJK menyandang tiga fungsi. Pertama, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kedua, memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya. Ketiga, memberikan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat.
Dengan komposisi kepimpinan baru, Kiki melanjutkan, OJK akan menjalankan pengawasan terintegrasi dan perizinan terintegrasi. Pendalaman pasar untuk mendorong kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga akan dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya perbankan.
"Bagaimana sektor-sektor keuangan lain juga terus tumbuh, jadi bisa menjadi engine dari pertumbuhan ekonomi," katanya.
Ia juga berharap sektor jasa keuangan terus tumbuh dan berinovasi, tapi tetap dengan mengedepankan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Sinergi dan kolaborasi juga terus ditingkatkan.
Terkait reformasi tata kelola dan peningkatan integritas pasar modal, Kiki menjelaskan, OJK sudah menindak berbagai kasus di pasar modal Indonesia. OJK juga terus mengupayakan peningkatan likuiditas pasar melalui berbagai program, seperti peningkatan free float.
OJK juga mendorong transparansi melalui peningkatan keterbukaan pemegang saham di atas satu persen. Data pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) disebut sedang dikerjakan.
"Data-data di KSEI itu untuk others dan lain-lain corporate, kita sudah lebih granularkan sehingga itu juga bisa memberi gambar yang lebih jelas kepada investor, kepada kita semua, yang ingin kita masuk ke saat tertentu siapa saja sebetulnya profil dari investor tersebut dan tentu saja juga kita terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi," tutur Kiki.
Selain reformasi pasar modal, ia menambahkan, OJK sedang membenahi tata kelola di sektor lain. Apalagi, ketahanan sektor jasa keuangan menjadi satu prioritas saat ini, saat menghadapi situasi geopolitik global ekonomi yang tak pasti.
Secara terpisah, Hasan Fawzi menambahkan free float sudah diatur supaya terus dinaikkan secara bertahap. "Jadi peraturan 1A-nya baru aja hari ini kami setujui dengan catatan," ujarnya.
Salah satu isinya adalah mengatur minimum free float yang akan meningkat secara bertahap menjadi 15 persen sekaligus peningkatan tata kelola, kewajiban pendidikan dari pengurus, komisaris, dan direksi, serta sertifikasi dari akuntan publik yang akan melakukan audit atas penyampaian laporan keuangan dari perusahaan tercatat.
Aturan ini ditargetkan berlaku mulai akhir Maret 2026. Kendati bertahap, menurut Hasan, tidak ada batasan tahapan keras. "Tidak ada timeline-nya, yang pertama tahun pertama. Akhir tahun pertama, jadi Maret tahun depan itu batas waktu tahap pertama, kemudian tahun kedua dan seterusnya. Maret ini sudah keluar guidance. Dan untuk yang IPO, yang saham baru, nanti sudah akan mengikuti ketentuan minimum free float 15 persen sejak peraturan kita terbitkan secara efektif," tuturnya kepada wartawan.
Hasan menambahkan, OJK juga membuat tim kerja baik dari SRO, pelaku penjualan, maupun pembeli. Lembaga yang diberi kewenangan untuk menyusun aturan, mengawasi, dan menegakkan standar perilaku (SRO) akan menggandeng sisi penjualan (sales side) yakni para perusahaan tercatat emiten.
"Kemudian kami akan juga mengajak buy side, para manager investasi, kelompok komunitas investor, termasuk investor regional dan global. Nah jadi tim kerja itu yang akan dari waktu ke waktu mengevaluasi dan menganalisa kemampuan daya serap pasar sebelum nanti sampai ke jatuh tempo, waktu-waktu yang ditentukan di tahapan pemenuhan peningkatan free float. Sejak peraturan berlaku, kami akan mendorong para emiten untuk mulai melakukan perencanaan peningkatan free flow dari awal," kata Hasan.
Pemberlakuan aturan ini akan dilakukan oleh BEI. Namun, aturan sudah disetujui OJK dengan catatan di beberapa poin.
Komisi XI DPR RI sebelumnya menetapkan lima anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031 setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan, Rabu (11/3/2026).
Friderica Widyasari Dewi terpilih sebagai Ketua DK OJK. Adapun Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua. Sementara tiga posisi kepala eksekutif adalah sebagai berikut.
Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon. Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Keuangan dan Aset Digital. Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen.
Selain itu, dua anggota DK OJK ex officio yang juga mengucap sumpah adalah Thomas Djiwandono dan Juda Agung. Mereka melengkapi Anggota DK OJK yang sebelumnya sudah ada yakni Agusman, Dian Ediana Rae, dan Sophia Isabella Wattimena, serta Ogi Prastomiyono.
Pengisian personil DK OJK ini dilakukan setelah beberapa orang DK OJK mengundurkan diri menyusul gejolak di pasar modal Indonesia pada Januari. Saat itu, Friderica kemudian menjabat Pejabat Sementara (Pjs) Ketua DK OJK.
Friderica yang lebih akrab dipanggil Kiki berlatar belakang kuat di sektor pasar modal dan jasa keuangan. Dia pernah berkarier di Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hingga BRI Danareksa Sekuritas, serta aktif di OJK sebagai kepala eksekutif pengawas perlindungan konsumen.
Dewan Komisioner OJK kali ini memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat untuk mengembalikan kepercayaan pasar terutama setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) menyoroti transparansi kepemilikan saham di Indonesia. Masukan dan penilaian yang sudah disampaikan kepada Pemerintah Indonesia pun mengarahkan pembenahan pasar saham hingga Mei 2026.
MSCI sempat mengumumkan keputusan untuk membekukan penilaian ulang saham Indonesia, termasuk kebijakan terkait dengan free float atau saham yang dimiliki oleh publik pada Januari 2026. Keputusan inipun sempat membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) Indonesia anjlok dan perdagangan dihentikan sementara.
MSCI menilai kepemilikan saham di Indonesia tidak transparan, jumlah saham yang bisa diperdagangkan di bursa (free float) rendah. Akibat penilaian MSCI, investor global menilai Indonesia berisiko dan mengambil langkah wait and see.
Karenanya, pemerintah atau otoritas keuangan Indonesia perlu membuka data pemegang saham secara lebih jelas khususnya untuk kepemilikan di atas satu persen serta menelusuri afiliasi investor kecil untuk menghilangkan “opaque ownership” yang dikeluhkan MSCI.
Selain itu, batas minimum free float perlu dinaikkan dari sekitar 7,5-10 persen menjadi minimal 15 persen.
Selain itu, otoritas keuangan Indonesia juga diharap menyediakan data investir secara lebih berkualitas, memperkuat klasifikasi dan identifikasi investor, mereformasi tata kelola dan integritas pasar, memperkuat infrastruktur dan sistem pasar modal, serta sinkronisasi kebijakan lintas lembaga. Secara umum, semua langkah ini untuk meningkatkan kepercayaan investor global.
Seusai ikut menghadiri pelantikan, Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Santoso Liem menilai OJK cukup proaktif untuk membereskan pekerjaan rumah yang diberikan MSCI. "Jadi tinggal dari sisi micro side tentang investasi persahaman dan lain-lain. OJK sudah banyak berbenah. Kita appreciate dan kita tunggu respon daripada market dan investor asing. Tapi kalau dari sisi ekonomi saya yakin pemerintah juga punya banyak inisiatif untuk mengantisipasi," tuturnya.
Kendati banyak gejolak di pasar keuangan sejak awal tahun, Santoso enggan menilai seperti apa perilaku investor saat ini. "Ini baru awal tahun. Jadi ini baru saja tutup tahun. Sambil kita lihat arah perangnya ini mau menuju ke mana. Perang ini baru saja belum sampai 3-4 minggu, menuju ke empat minggu. Jadi semua sedang wait and see bagaimana cara melakukan mitigasi dan dampaknya," tuturnya.
Namun, para pelaku sektor keuangan harus selalu memiliki berbagai rencana dan evaluasi untuk menjaga portofolio tetap baik. (INA)
