Jakarta: Pemerintah berkomitmen mempercepat pemulihan pasca-bencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah nyata ini diwujudkan dengan rencana pembangunan puluhan ribu hunian tetap bagi warga terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana terus berjalan sesuai rencana. Fokus utama penanganan meliputi percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
"Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan membangun sebanyak 36.000 hunian tetap bagi korban terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," kata Suharyanto dalam keterangannya, Kamis, 26 Maret 2026.
Baca Juga :
Mendagri: Perkiraan Anggaran Rehabilitasi Bencana Sumatra Rp130 TriliunDalam penanganan pasca-bencana, masyarakat terdampak akan diberikan beberapa pilihan. Bagi yang ingin memiliki rumah lebih baik dan terpusat, mereka dapat mendaftar ke pemerintah kabupaten/kota, yang nantinya akan menyalurkannya.
"Sementara jika masyarakat ingin tetap berada di kampungnya dan memiliki tanah milik sendiri yang aman dari bencana, maka akan dibangun oleh BNPB. Apabila ingin membangun rumahnya sendiri juga boleh, kami akan terus mendampingi dan memberikan petunjuk teknis agar masyarakat juga aman’’ ujar Suharyanto.
Suharyanto menyampaikan bahwa distribusi bantuan logistik, dukungan operasional di lapangan, dan penyaluran dana tunggu hunian akan terus dilakukan. Pendampingan teknis kepada pemerintah daerah serta sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait juga akan berlanjut selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Dokumentasi/ BNPB
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah daerah diminta aktif memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disepakati bersama pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kembali pasca-bencana. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat proses pemulihan di lapangan dan mengatasi berbagai hambatan yang ada.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap percepatan penanganan pasca-bencana di Sumatra. Pemerintah memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.
Pemerintah berkomitmen terus hadir dan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan hingga proses pemulihan pasca-bencana selesai. Pemerintah memastikan pembangunan kembali dilakukan lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh terhadap bencana di masa depan.
