Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatra untuk segera mempercepat pendataan rumah rusak berat.
Langkah ini dinilai penting agar penyintas bencana tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara) dan bisa segera menempati hunian tetap (huntap).
“Rakyat menunggu, mereka jangan terlalu lama juga tinggal di huntara. Mereka mengharapkan hunian tetap, maka kunci utama hunian tetap itu adalah data,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Kamis, 26 Maret 2026.
Ia meminta pemerintah daerah membentuk tim khusus untuk mempercepat proses pendataan di lapangan.
“Saya mohon dengan segala hormat rekan-rekan bupati, wali kota, tolong bantu gubernur atau wakil gubernur, buatlah tim satgas, kecil saja atau apa pun namanya untuk mendata yang rumahnya rusak berat dan hilang,” kata Tito.
Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 37 ribu unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Dalam skema yang disiapkan, warga diberi opsi membangun rumah secara mandiri di lokasi asal (in situ), dengan syarat wilayah tersebut aman dari risiko bencana.
Dalam skema ini, pemerintah pusat menyalurkan bantuan sebesar Rp60 juta per unit yang diberikan dalam dua tahap.
“Anda mau di in situ di tanah sendiri dengan Rp60 juta, mau bangun sendiri boleh, sehingga sesuai selera. Mau ada tambahan dari keluarga atau pemerintah daerah juga silakan, supaya lebih layak,” ucap Tito.
Selain pembangunan mandiri, pemerintah juga membuka opsi pembangunan huntap oleh negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan batas anggaran yang sama.
Di sisi lain, opsi relokasi ke kawasan permukiman baru berbasis komunitas juga disiapkan. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahan, termasuk memanfaatkan aset negara maupun BUMN.
“Kalau masyarakat ingin tinggal di kompleks, misalnya 100 orang atau 75 orang, pemda segera siapkan lahannya. Perintah presiden jelas, tanah milik negara termasuk BUMN bisa dipakai untuk prioritas penyintas bencana,” tutur Tito.
Tito mengakui percepatan pembangunan huntap saat ini masih terkendala kelengkapan data dari daerah, sehingga progres belum optimal.
“Yang mau membangunkan siap, tapi yang minta dibangunkan lambat. Ini yang jadi persoalan,” ujar Tito.
Pemerintah telah menyiapkan rencana induk pembangunan untuk tiga provinsi terdampak dalam jangka waktu tiga tahun, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp130 triliun.
Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.
“Saya belum bisa menentukan berapa angka untuk huntap ini, karena masih mengejar data dari kepala daerah,” kata Tito.
Editor: Redaktur TVRINews
