Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah dan tidak mengalami pengurangan.
Sebaliknya, pemerintah justru memperkuat sektor tersebut melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat yang dinilai memberi dampak luas, tidak hanya pada pendidikan tetapi juga perekonomian.
“Penting kami tegaskan bahwa program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di pendidikan, tapi memiliki dampak ekonomi yang luas atau multiplier effect yang nyata,” ujar Qodari dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Kamis, 26 Maret 2026.
Ia menambahkan keberlanjutan kedua program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan anggaran pendidikan.
“Dengan tetap berjalannya program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat ini menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan, justru membuktikan bahwa anggaran pendidikan akan terus diperkuat,” katan Qodari.
Pada 2025, program revitalisasi sekolah mencakup 16.167 satuan pendidikan, meningkat dari target awal 10.000 sekolah setelah adanya penambahan sekitar 6.000 sekolah.
Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah rampung dibangun, sementara 105 sekolah lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Selain itu, pemerintah juga mendorong program Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya desil 1 dan 2 atau 20 persen terbawah.
Qodari menyebut, pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat diproyeksikan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung 5.200 tenaga pendidik.
“Sehingga sekali lagi tidak hanya memperluas akses pendidikan tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” ucap Qodari.
Setiap Sekolah Rakyat permanen dirancang memiliki kapasitas 1.080 siswa per tahun. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah hingga 2029 yang dapat menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahun.
Saat ini, pembangunan tahap kedua mencakup 104 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, hingga Maluku dan Papua.
Editor: Redaktur TVRINews
