OPINI: Belajar Perspektif Manajemen Keuangan Melalui Perang Iran

Bisnis.com, JAKARTA - Pada 25 Februari 2026, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa kesepakatan diplomatik dengan Amerika Serikat untuk mencegah konflik "sudah di depan mata".

Tiga hari kemudian, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran di tengah negosiasi yang masih berlangsung. International Atomic Energy Agency menyatakan tidak memiliki bukti adanya program senjata nuklir terstruktur pada saat serangan dilakukan. Sementara itu, mantan pejabat kontraterorisme AS Joe Kent mengundurkan diri dan menyatakan bahwa perang ini dimulai karena tekanan dari Israel dan lobi yang kuat di Amerika, bukan karena ancaman dari Iran.

Jika ancaman nuklir bukan alasan utamanya, lalu apa yang sebenarnya menggerakkan perang ini?

Sebuah Kerangka Berpikir Dari Manajemen Keuangan

Untuk menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita meminjam lensa dari disiplin yang tampak tidak berhubungan: ilmu keuangan korporasi.

Pada 2009, tiga peneliti dari Yale University, University of North Carolina, dan Federal Reserve Bank of Chicago menerbitkan paper berjudul "Eat or Be Eaten" di Journal of Finance.

Mereka meneliti fenomena yang membingungkan: mengapa perusahaan melakukan akuisisi yang justru merugikan nilai perusahaan mereka sendiri? Temuan mereka: perusahaan mengakuisisi bukan selalu karena target-nya menguntungkan, melainkan karena jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka sendiri akan menjadi target di masa depan.

Model formal mereka menunjukkan bahwa yang menentukan siapa yang menjadi target akuisisi bukan perilaku perusahaan target, melainkan posisi relatifnya dalam hierarki ukuran industri. Target yang paling rentan adalah yang cukup besar untuk dianggap sebagai pesaing potensial, namun belum cukup besar untuk membuat akuisisi terlalu mahal. Perusahaan yang sudah terlalu besar dibiarkan. Yang terlalu kecil diabaikan.

Model ini juga menjelaskan mengapa akuisisi datang dalam gelombang: satu akuisisi mengubah distribusi ukuran dalam industri, membuat perusahaan lain yang tadinya aman menjadi rentan, sehingga memicu akuisisi berikutnya. Kerangka ini, ketika diterapkan pada geopolitik, menghasilkan penjelasan yang mengejutkan dalam koherensinya.

Empat Kasus, Satu Struktur

Jika kita melihat empat intervensi militer AS dalam dua dekade terakhir melalui lensa ini, polanya menjadi sulit untuk diabaikan.

Irak, 2003. AS menginvasi dengan klaim bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Menteri Luar Negeri Colin Powell mempresentasikan "bukti" di sidang PBB.

Setelah invasi, CIA mengonfirmasi pada 2004 bahwa Irak tidak memiliki stok senjata terlarang dan tidak memulai program apapun untuk memproduksinya. Yang kurang dibahas: Saddam pada tahun 2000 mengumumkan minyak Irak akan diperdagangkan dalam euro, bukan dolar AS. Irak juga merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Ancaman yang dideklarasikan tidak terbukti. Tapi kemampuan Irak untuk beroperasi di luar sistem dolar adalah fakta.

Libya, 2011. NATO melakukan intervensi dengan mandat melindungi warga sipil dari pemerintah Gaddafi. Namun misi tersebut berkembang menjadi pergantian rezim. Email Hillary Clinton yang kemudian dipublikasikan mengungkap bahwa pemerintah Gaddafi memiliki 143 ton emas yang dimaksudkan untuk mendirikan mata uang pan-Afrika berbasis emas, menggantikan franc CFA Prancis di negara-negara Francophone Afrika.

Libya adalah produsen minyak terbesar di Afrika. Ancaman humanitarian berkembang menjadi regime change. Tapi kemampuan Libya untuk menciptakan sistem keuangan alternatif di Afrika adalah fakta.

Afghanistan, 2001. AS menginvasi setelah serangan 11 September dengan tujuan mengejar Al-Qaeda. Ini adalah satu-satunya kasus di mana serangan terhadap AS memang terjadi secara nyata. Namun laporan dari beberapa media internasional mengungkap bahwa rencana operasi militer di Afghanistan sudah ada sebelum September 2001.

Negosiasi antara pemerintahan Bush dan Taliban untuk proyek pipeline gas TAPI gagal pada Agustus 2001, dan perwakilan AS dilaporkan menyampaikan ancaman militer kepada Taliban sebelum 9/11.

Dalam enam bulan setelah Taliban dikalahkan, para pemimpin Turkmenistan, Afghanistan, dan Pakistan bertemu untuk memberikan lampu hijau bagi proyek pipeline tersebut. Ancaman terorisme nyata. Tapi kepentingan strategis atas jalur energi di Asia Tengah juga nyata, dan mendahului 9/11.

Iran, 2026. AS dan Israel melancarkan serangan dengan berbagai justifikasi yang menurut House of Commons Library mencakup pencegahan ancaman, penghancuran kapabilitas militer, hingga pergantian rezim. Menurut Washington Post, keputusan menyerang datang setelah pemerintah Saudi Arabia dan Israel berulang kali melobi Presiden Trump.

Iran memiliki cadangan minyak terbesar ke-3 di dunia dengan 208,6 miliar barel, cadangan gas alam terbesar ke-2 setelah Rusia, dan mengendalikan pantai utara Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar 34% perdagangan minyak mentah global. Ancaman nuklir tidak terbukti. Tapi kemampuan Iran untuk menolak tatanan yang diinginkan koalisi AS-Israel-Saudi didukung oleh fakta-fakta ini.

Apa yang Konstan

Di keempat kasus, justifikasi publik untuk intervensi militer selalu berbeda: senjata pemusnah massal, perlindungan sipil, terorisme, ancaman nuklir. Keempatnya berubah dari kasus ke kasus.

Tapi satu faktor tetap konstan: setiap negara target memiliki kapasitas untuk beroperasi secara independen dari tatanan yang diinginkan oleh pihak yang menyerang. Irak bisa menjual minyak di luar sistem dolar. Libya bisa membangun arsitektur keuangan alternatif di Afrika. Afghanistan bisa menolak syarat infrastruktur energi yang ditetapkan Washington. Iran bisa menutup jalur perdagangan energi terpenting di dunia.

Dalam kerangka Gorton, Kahl, dan Rosen, inilah yang disebut sebagai posisi "medium-sized firm," entitas yang cukup besar untuk dianggap sebagai penghalang bagi pihak dominan, namun belum cukup besar untuk membuat serangan terhadap mereka terlalu mahal. Model mereka memprediksi bahwa entitas di posisi inilah yang paling mungkin menjadi target, dan bahwa serangan akan terjadi justru di saat target sedang berada pada titik paling rentan.

Perhatikan timing serangan terhadap Iran: proxy Iran sudah diperlemah oleh aksi militer Israel sejak 2023, rezim menghadapi protes internal yang luas pada awal 2026, dan negosiasi diplomatik masih berlangsung. Ini bukan momen di mana Iran paling mengancam. Ini adalah momen di mana Iran paling rentan.

Michael Jensen dari Harvard, dalam papernya yang banyak disitasi tentang "free cash flow" di American Economic Review (1986), menambahkan dimensi lain. Jensen menunjukkan bahwa perusahaan dengan kelebihan kas yang dikelola secara independen dari keinginan pemegang saham menjadi target akuisisi. Dalam konteks geopolitik, pendapatan energi yang tidak mengalir ke sistem keuangan Barat berfungsi serupa. Iran mengalirkan lebih banyak ekspor minyaknya di luar Amerika.

Dan Richard Roll, dalam "Hubris Hypothesis" di Journal of Business (1986), membantu menjelaskan aspek lain: mengapa hasil intervensi selalu lebih buruk dari yang dijanjikan. Roll menunjukkan bahwa pengakuisisi yang terlalu percaya diri secara sistematis membayar biaya akuisisi yang lebih besar dari manfaat yang diperoleh, sehingga nilai perusahaan pengakuisisi sendiri yang justru turun setelah akuisisi selesai. Irak pasca-2003 menjadi negara yang tidak stabil. Libya pasca-2011 belum pulih. Afghanistan setelah 20 tahun kembali ke Taliban. Dan konflik Iran 2026, pada hari ke-21, telah mendorong harga minyak mentah Brent di atas $112 per barel, memaksa AS untuk sementara mencabut sanksi terhadap minyak Iran sendiri demi meredam krisis energi, dan menyebar ke lebih dari selusin negara.

Mengapa Ini Penting untuk Indonesia

Penutupan Selat Hormuz bukan persoalan Timur Tengah semata. Gangguan di jalur ini menaikkan harga energi, pupuk, dan biaya transportasi global, yang berujung pada tekanan biaya hidup terutama di negara-negara berkembang. Harga gas di Eropa melonjak hampir dua kali lipat dalam minggu pertama konflik. Zimbabwe mencatat harga BBM yang melampaui $2 per liter untuk pertama kalinya.

Dampaknya terasa langsung di Indonesia. Sebagai negara yang mengimpor energi, Indonesia ikut menanggung biaya dari konflik yang tidak dipilihnya. Setiap kenaikan harga minyak dunia berdampak pada harga BBM, biaya logistik, dan inflasi domestik.  Walaupun demikian, pemerintah berjanji menahan harga BBM di level sebelum perang melalui subsidi, setidaknya sampai setelah Idul Fitri. Namun, subsidi ini bukan tanpa biaya.

Kementerian Transportasi memperkirakan 143,9 juta perjalanan selama mudik, beban fiskal subsidi BBM menjadi sangat besar. Council on Foreign Relations mencatat bahwa subsidi ini kemungkinan mendorong defisit anggaran Indonesia melampaui batas legal 3% dari PDB, aturan fiskal yang selama ini menjadi penopang kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.

Hal ini berarti harga BBM yang kita bayar di pom bensin, harga pupuk yang menentukan biaya pangan, stabilitas rupiah yang mempengaruhi daya beli, dan kelangsungan operasi industri petrokimia domestik, semuanya terhubung langsung ke konflik yang terjadi ribuan kilometer dari sini. Indonesia menanggung biaya dari perang yang tidak dipilihnya, dan beban itu ditanggung paling berat oleh mereka yang paling tidak mampu menyerapnya.