Kementerian Pertahanan Rusia merekrut mahasiswa untuk menjadi pasukan pesawat nirawak secara langsung di kampus. Para mahasiswa dijanjikan kontrak satu tahun, penugasan di tempat yang aman jauh dari garis terdepan perang, dan mendapat sekitar lima juta rubel (sekitar 925 juta rupiah), serta pendidikan gratis setelah masa tugas di militer selesai.
Pengamat memperingatkan, mahasiswa kerap dibohongi: rekrutmen berakhir dengan kontrak tanpa batas waktu. Dalam kasus terburuk mahasiswa dikirim ke garis terdepan perang dengan risiko terluka atau tewas.
Portal berbahasa Rusia Echo melaporkan bahwa setidaknya 70 lembaga pendidikan di 23 wilayah Rusia, termasuk di Semenanjung Krimea yang dianeksasi dari Ukraina, melangsungkan proses rekrutmen ini. Hampir setengah dari jumlah lembaga pendidikan tersebut berada di St. Petersburg dan Moskow sedang sisanya tersebar di berbagai wilayah Rusia.
Seorang staf universitas Moskow dengan nama samaran Yurij kepada DW melaporkan bahwa pimpinan berbagai universitas dipanggil untuk pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitrij Tschernyschenko yang menangani urusan pendidikan dan sains. Mereka diperintahkan untuk mengorganisir promosi rekrutmen pasukan pesawat nirawak (drone) kepada mahasiswa di kampus masing-masing.
"Tidak ada skema khusus untuk mempengaruhi siswa, setiap universitas punya caranya masing-masing," kata Yurij. Menurutnya, perwakilan kantor wajib militer, perwakilan veteran "operasi militer khusus" (sebutan Rusia untuk perang di Ukraina), dan staf universitas berdiskusi dengan kelompok mahasiswa.
Di beberapa wilayah, kementerian pendidikan setempat mengirim pedoman tata cara universitas mengorganisir rekrutmen. Selain itu, administrasi universitas juga mengirim email menawarkan mahasiswa untuk menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan, menurut laporan portal investigasi berbahasa Rusia The Insider, Februari lalu.
Menurut platform media independen T-invariant, promosi untuk pasukan drone dilakukan di banyak universitas, bahkan di yang tidak terkait dengan pengembangan atau penggunaan drone. Awalnya fokusnya hanya pada universitas teknik besar dan universitas pertahanan, tetapi sejak Januari mahasiswa di universitas lain juga menjadi target, terutama mahasiswa yang berisiko dikeluarkan karena prestasi akademik yang rendah.
"Dari pengamatan saya, setiap universitas punya kuota rekrutmen - antara 0,5 hingga 2 persen dari seluruh mahasiswa," kata Yurij. Ia menambahkan bahwa pimpinan universitas yang tidak memenuhi kuota tersebut bisa dicurigai tidak loyal terhadap pemerintah. "Dalam kasus ini, rektor atau wakil rektor mempertaruhkan posisinya," tegas Yurij.
Sementara itu, tingkat kegagalan di universitasnya meningkat drastis. "Hal yang sebelumnya tidak banyak terjadi. Banyak mahasiswa yang gagal dalam studi. Dulu dosen bisa menyelamatkan mahasiswa dalam ujian, sekarang ada dua pengawas pengawas," jelasnya. Mahasiswa yang terancam dikeluarkan kini dihadapkan pada pilihan: menandatangani kontrak dengan militer dan bergabung di pasukan drone atau mengikuti dinas militer wajib.
Apakah mahasiswa telah ditipu?Materi promosi di universitas mengklaim bahwa mahasiswa bisa menandatangani kontrak satu tahun dan kemudian kembali ke kehidupan sipil. Namun, Artjom Klyga, pengacara dari "Gerakan Anti Dinas Militer," menekankan bahwa pembicaraan tentang kontrak jangka pendek tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pengacara tersebut menjelaskan bahwa kontrak-kontrak aktual yang ditandatangani mahasiswa tidak memiliki batasan waktu spesifik hanya menyatakan: sampai Presiden Vladimir Putin mengakhiri mobilisasi parsial. Pengadilan turut menegaskan bahwa kontrak bersifat tak terbatas, kata Klyga.
Anggota parlemen Duma, Andrej Kartapolow, juga mengatakan kepada portal Rusia Daily Storm bahwa mahasiswa menandatangani kontrak penuh. Jadi, kontrak dengan pasukan pesawat nirawak bukan program paruh waktu untuk mahasiswa, melainkan kontrak umum pekerja.
Selain itu, hukum Rusia tidak menjamin penugasan eksklusif. Penugasan baru ditentukan setelah kontrak ditandatangani. "Jika seseorang menandatangani kontrak dan tidak memenuhi persyaratan, kontrak tidak dibatalkan atau tidak dibebaskan dari dinas militer. Orang tersebut hanya dipindahkan ke unit atau posisi militer lain berdasarkan perintah komandannya," jelas Klyga.
Apa kata mahasiswa soal perekrutan ini?Di saluran Telegram mahasiswa, janji-janji pemerintah dipandang skeptis. Dalam satu chat, rekaman audio dibagikan di mana perwakilan pusat pelatihan militer di universitas Moskow menyarankan mahasiswa yang berprestasi rendah atau mereka yang memiliki masalah kesehatan mengambil cuti akademik dan menandatangani kontrak satu tahun dengan Kementerian Pertahanan, sebagai cara "rehat" sembari tetap belajar 20 kilometer dari garis depan.
"Saya tidak terlalu percaya janji bahwa ada unit militer khusus. Perwakilan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika seseorang dipindahkan dari unitnya," tulis salah satu peserta chat. Peserta lain mengingat kisah dua tentara kontrak dan pilot pesawat nirawak dengan nama panggilan "Goodwin" (Sergej Grizaj) dan "Ernest" (Dmitrij Lysakowskij).
Setelah berselisih internal dengan komando unit, unit drone mereka dibubarkan dan keduanya dikirim ke garis depan, mereka pun tewas tak lama setelah itu. Yurij juga memperingatkan untuk tidak mempercayai materi promosi dan menambahkan bahwa perempuan juga direkrut: "Mereka kemungkinan akan ditempatkan sebagai perawat militer."
Mahasiswa di garis terdepan perangGerakan Idite Lesom mendata janji-janji rekrutmen yang dilanggar. Organisasi yang berbasis di Georgia ini membantu tentara yang membelot dari Rusia. Dalam laporan tersebut, mahasiswa Petrowskij College di St. Petersburg bercerita tentang kontrak mereka dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Mereka awalnya dijanjikan untuk bekerja dengan peralatan militer di fasilitas militer St. Petersburg, namun kemudian harus menjadi pilot drone di garis depan.
Kasus serupa dialami seorang tentara kontrak yang berbicara dengan DW pada awal Januari lalu dengan nama anonim. Saat menandatangani kontrak, ia dijanjikan akan ditempatkan di staf komando, yang awalnya terjadi.
Namun beberapa bulan kemudian, ia dipindahkan secara tiba-tiba ke unit pionir pembersihan ranjau. Kontak dengannya terputus akhir Januari, dan kini diketahui ia tewas di wilayah Kharkiv.
Promosi umum menjadi percakapan terbatasYurij mengatakan, di universitasnya, ia tidak mengenal mahasiswa yang menandatangani kontrak. Ia khawatir hanya sedikit mahasiswa yang memahami konsekuensi hukumnya. Yurij mencoba memperingatkan mahasiswa tersebut mereka secara tidak langsung.
Beberapa mahasiswa sadar bahwa tidak ada uang yang sebanding dengan risiko cacat atau kehilangan nyawa. Namun percakapan terbuka seperti ini bisa berisiko bagi dosen, "Dapat dilaporkan ke pimpinan universitas," jelasnya.
Ia menduga upaya rekrutmen akan berubah dari pertemuan umum menjadi percakapan terbatas di kantor rekrutmen militer yang berpotensi memaksa mahasiswa menandatangani kontrak.
Yurij mencoba fokus pada pekerjaan akademik dan menjauh dari perang. "Saya bisa menjauh dari perang ini sampai batas waktu tertentu. Tapi sekarang universitas telah berubah menjadi barak militer. Pandangan humanis menahan saya untuk mengirim mahasiswa saya ke sana," pungkasnya.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Rusia
Diadaptasi oleh Sorta Caroline
Editor: Yuniman Farid/Ayu Purwaningsih
width="1" height="1" />
(ita/ita)
