Matamata.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai langkah mundurnya Letjen TNI Yudi Abrimantyo dari jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI merupakan wujud transparansi institusi. Langkah ini diambil menyusul pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.
Dave menganggap pengunduran diri tersebut menunjukkan kesadaran tinggi akan pentingnya kepercayaan publik terhadap instansi negara. Menurutnya, setiap pejabat publik memikul tanggung jawab moral untuk menjaga integritas dan akuntabilitas.
"Langkah Kabais yang menyerahkan jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban adalah sikap yang patut diapresiasi. Kami juga melihat TNI telah mengambil langkah penyelidikan secara menyeluruh dan terbuka," ujar Dave di Jakarta, Kamis (26/3/2026).
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, tindakan tersebut menjadi bukti komitmen TNI dalam menegakkan profesionalisme. Ia memastikan setiap proses hukum harus berjalan sesuai aturan yang berlaku tanpa intervensi.
Meski demikian, Dave menegaskan bahwa pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada aspek personal semata. Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi kelembagaan agar insiden serupa yang mencederai kepercayaan masyarakat tidak terulang kembali.
"Kami mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, sembari menjaga stabilitas dan wibawa institusi negara," imbuhnya.
Komisi I DPR RI berkomitmen untuk mengawal agar prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi landasan utama bagi setiap tindakan aparat negara.
Sebelumnya, Markas Besar TNI mengonfirmasi bahwa Letjen TNI Yudi Abrimantyo telah menyerahkan jabatannya sebagai Kabais TNI. Hal ini berkaitan erat dengan proses penyelidikan kasus kekerasan yang menimpa aktivis Andrie Yunus.
"Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais," tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, dalam jumpa pers di Mabes TNI, Rabu (25/3). (Antara)
- Mensos Saifullah Yusuf Ancam Pecat ASN dan PPPK Kemensos yang Tidak Disiplin
